Amankan Pasokan Batu Bara ke PLTU, Begini Strategi yang Dilakukan PLN

KABAR PRIANGAN - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Garut, mendukung program PLN pusat dalam melakukan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Di tengah fluktuasi harga dan permintaan global, PLN pun mendorong skema kontrak jangka panjang dengan penambang.

Manager PLN UP3 Garut, Nurhidayanto Nugroho menyebutkan, dalam diskusi webinar yang digelar Asosiasi Pengusaha Batu bara dan Energi Indonesia (ASPEBINDO), bersama Satgas Energi BPP HIPMI, Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, hal ini menjadi strategi jitu untuk mengamankan pasokan batu bara bagi pembangkit milik perseroan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 4 Oktober 2021: Taurus Ada Dalam Suasana Hati yang Tenang dan Aries Akan Menghasilkan Uang

Nurhidayanto mengatakan, menurut Darmawan, pada saat harga batu bara internasional sangat murah, semua pemilik tambang ingin memasok ke PLN. Sementara itu, ketika harga batu bara merangkak naik, kondisi sebaliknya terjadi sehingga pasokan untuk PLN semakin berkurang.

Dalam rilis yang disampaikan Nurhidayanto, Darmawan menyebutkan ketika harga batu bara naik jadi USD80, pasokan ke PLN menurun drastis, bahkan carry over sampai sekarang.

Itulah mengapa pihaknya membenahi pengelolaan batu bara dengan membangun digitalisasi, atas bimbingan Kementerian ESDM.

Baca Juga: Simak Obrolan Manis di Trans TV. Berikut Jadwal Acara Trans TV Hari Ini, Senin 4 Oktober 2021

Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan, PLN juga mengusulkan skema kerja sama yang menekankan perlunya pemenuhan kebutuhan domestik selain mendukung ekspor. Pasalnya, PLN sempat masuk kondisi kritis akibat ketidakpastian pasokan.

Namun berkat dukungan banyak pihak, kata dia, situasi dapat terkendali dan atas dasar itu pula PLN memilih untuk melakukan kontrak jangka panjang langsung dengan penambang.

"Adapun digitalisasi pengelolaan batu bara menjadi langkah strategis perusahaan untuk memastikan rantai pasok batu bara dapat terjaga dengan baik,” katanya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 4 Oktober 2021: Taurus Ada Dalam Suasana Hati yang Tenang dan Aries Akan Menghasilkan Uang

Dia menjelaskan, PLN membangun sistem manajemen terpusat dan berbasis digital mulai dari perencanaan, transportasi, operasi, hingga evaluasi penggunaan batu bara.

Menurutnya, PLN juga membangun early warning system (EWS) apabila terdapat potensi terjadinya keterlambatan stok batu bara, termasuk akibat cuaca buruk.

Kepmen ESDM

Di lain pihak, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara ESDM, Sujatmiko, memaparkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021, PLN maupun pengguna di dalam negeri dipastikan mendapat pasokan batu bara langsung dari penambang.

Baca Juga: Capaian Vaksinasi untuk Pelajar-Remaja di Garut Masih Rendah. Leli: Pasokan Vaksin Belum Maksimal

Mengingat saat penambang tidak memenuhi kontrak penjualan dalam negeri, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi.

Beleid tersebut papar Sujatmiko, mengatur sanksi yang lebih tegas kepada perusahaan batu bara yang tidak memenuhi  persentase  penjualan  batu  bara Domestic Market Obligation (DMO).

"Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kewajiban DMO batu bara sebesar 137,5 juta ton, di mana sekitar 113 juta ton batu bara dialokasikan untuk bahan bakar pembangkit listrik PLN dan IPP, sementara sisanya untuk kebutuhan industri," kata Sujatmiko.

Baca Juga: Aksioma Tuntut KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Kota Banjar. Mantan Wakil Wali Kota Pimpin Aksi Unjukrasa

Dengan keluarnya Kepmen ini, ungkapnya, maka Kementerian ESDM secara berkala melakukan pengawasan DMO pemegang Izin Usaha Pertambangan  atau IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) secara berkala.

Melalui koordinasi dengan PLN, Kementerian ESDM akan memastikan jika ada kekurangan dalam jangka bulanan.

Masih menurut Sujatmiko, rencana operasi untuk kontrak jangka panjang dalam pengadaan batu bara, pasokan batu bara langsung dari perusahaan tambang, penataan inventory di PLN, sertifikasi pasokan batu bara sesuai dengan kebutuhan PLTU. Secara bersamaan, memperbaiki skema pembayaran dari PLN, karena penambang tidak keberatan dengan harga batu bara USD 70 per ton.

Baca Juga: Leslar Blak-blakan Hari ini di Indosiar. Simak Pula Jadwal Acara Indosiar, Senin 4 Oktober 2021

"Kementerian ESDM juga sudah menyiapkan strategi untuk menjaga keberlangsungan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Termasuk dengan melakukan klasifikasi jenis batu bara yang dibutuhkan.

ESDM sudah membuat Grand Strategy Energy untuk meningkatkan ketahanan dan nilai tambah nasional, dalam keberadaan energi kita,” ucapnya.***