KABAR PRIANGAN - Jalur baru kereta api Garut-Jakarta telah diuji coba pada hari Minggu, 20 Februari 2022 dari Stasiun Garut menuju Stasiun Pasar Senen Jakarta.
Bupati beserta rombongan Forkopimda Garut pun menikmati uji coba jalur kereta api baru itu dengan antusias.
Ketua Umum Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Garut, Hamzah Sayyid menyebutkan, mengingat jalur kereta api Stasiun Garut-Cibatu yang mati suri selama 40 tahun menjadikan momen reaktivasi ditunggu-tunggu oleh pengguna moda transportasi kereta api.
Namun sangat disayangkan, uji coba kereta api yang dilakukan dengan antusias ini berhasil menggeser perhatian pemerintah terhadap rusaknya beberapa ruas jalan sepanjang ratusan kilo meter di Kabupaten Garut.
"Antusiasme terkait jalur baru keret api Garut-Cibatu memang wajar karena memang jalur tersebut sudah lama terbengkalai dan akan aktif kembali menjadi moda transportasi baru di Garut,”kata dia.
Namun menurutnya, abainya pemerintah terhadap rusaknya jalan yang setiap hari digunakan masyarakat adalah sebuah anomali.
Baca Juga: Ternyata, Orang Sunda Kurang Puas Atas Kinerja Jokowi. Ini Hasil Survei Indikator Politik Indonesia
Hal ini menurutnya diperkuat dengan beberapa kasus yang sempat ramai mengenai kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawa pengendara beberapa waktu silam di wilayah Kecamatan Banyuresmi.
Fasilitas umum yang berhasil merenggut nyawa adalah indikator rendahnya prioritas pemerintah terhadap kepentingan umum.
Menurut Hamzah, beberapa jalan pusat pemerintahan seperti di sekitar kawasan Simpang Lima, sudah di "overlay".
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Garut Meningkat, Pejabat Garut Malah Ramai-ramai Ikut Acara Ujicoba Jalur KA
Namun, jelas tingkat kerusakan daerah itu tidak jauh lebih parah dibanding Jalan Samarang, Banyuresmi, jalur Garut selatan, serta sejumlah ruas jalan penting lainnya.
"Semestinya Pemkab Garut jauh lebih tahu mengenai program yang semestinya diprioritaskan, tidak menjadikan overlay jalan sebagai simbolis saja," katanya.
KAMMI Garut, tutur Hamzah, juga menyikapi pemberian gelar Bapak Pembangunan yang diberikan salah satu organisasi kepada Bupati Garut Rudy Gunawan. Pihaknya menilai hal itu tidak sejalan dengan kondisi pembangunan di Garut.
"Semestinya Bapak Pembangunan Garut menjamin pembangunan dapat dinikmati dengan layak oleh masyarakat. Bukan mengklaim program wilayah dan pusat seakan buah tangan daerah seperti yang terjadi selama ini," ujarnya.***