KABAR PRIANGAN - Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya telah hadir dan beroperasi di kota ini. Sayangnya, kehadirannya belum menjadi solusi bagi pasien penyakit jantung yang mengandalkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kondisi tersebut membuat pasien penyakit jantung JKN asal Tasikmalaya dan sekitarnya tetap saja harus ke RS Hasan Sadikin atau RS Santosa di Kota Bandung bila perlu tindakan operasi.
Meski di RSHS dan RS Santosa tersebut gratis, pasien yang ditindak di luar Kota Tasikmalaya tentu memerlukan biaya operasional yang lumayan menguras kocek mulai biaya transportasi, akomodasi dan keperluan sehari hari.
Baca Juga: Sejarah di Priangan Timur, Operasi Bedah Jantung Dilakukan di Kota Tasikmalaya dan Berhasil
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Murjani mengakui banyak warga atau pasien penyakit jantung di Kota Tasikmalaya yang mengeluhkan kondisi tersebut sehingga banyak pasien terpaksa harus ditindak ke Bandung.
Karena itulah Murjani mendorong agar RS Jantung Tasikmalaya segera menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ia pun mengaku telah beberapa kali kunjungan ke RS tersebut.
"Pihak RS Jantung Tasikmalaya mengaku sudah memohon atau mengusulkan pengusulan kerja sama dengan BPJS. Namun setelah pengusulan yang dilakukan sejak akhir Desember 2022 lalu, belum ada progress," ujar Murjani kepada kabar-priangan.com/Harian Umum Kabar Priangan, Kamis 9 Maret 2023.
Dia juga mengaku telah mengonfirmasi kepada BPJS Tasikmalaya dan memberi penjelasan terkait kekurangan persyaratan yang dibutuhkan. "Saya berharap segera ada kerja sama dan kedua pihak sama-sama proaktif. Kalau perlu kami nanti Insya Allah akan agendakan fasilitasi pertemuan antara RS Jantung Tasikmalaya dan BPJS Tasikmalaya," kata Murjani.
Baca Juga: Heboh Jelang Tahun Ajaran Baru, Komika Soleh Solihun Buat Cuitan tentang Pungutan di Sekolah Negeri
Ditambahkan Murjani, kerja sama sangat penting agar selain masyarakat kurang mampu bisa dilayani juga ada potensi untuk pertumbuhan ekonomi. "Kan nantinya ada peluang ekonomi bagi warga sekitar dari sewa akomodasi, jual makanan dan lainnya. Kemudian alokasi pemerintah untuk meng-cover pembiayaan BPJS bisa tetap bergulir di sini," ujarnya.***