KABAR PRIANGAN - Pemborong proyek pembangunan ruang kelas SMKN 2 Garut kabur, mengakibatkan pembangunan tak tuntas pada waktunya. Kejadian tersebut tentunya berdampak pada siswa dan guru, kegiatan belajar mengajar (KBM) pun terganggu sehingga mereka harus bergantian menggunakan ruangan kelas lain.
Kepala SMKN 2 Garut, Dadang Johar Arifin mengatakan, pembangunan ruangan kelas dan ruangan kantor itu didapat dari dana aspirasi anggota DPRD Jawa Barat.
Kemudian dilakukan lelang oleh Disdik Provinsi Jawa Barat, dan muncul pemenang lelang dari Garut.
"Saya waktu itu memang pernah menyampaikan untuk ditinjau ulang atas pemenang lelang, saya punya beberapa catatan, saya minta tidak dengan CV itu," kata Dadang baru-baru ini.
Menurut Dadang pembangunan tersebut sejak awal sudah terpantau tidak profesional. Mulai dari jumlah pekerja yang dirasa kurang hingga waktu pekerjaan.
Hingga akhirnya, pembangunan yang seharusnya selesai pada Desember 2023 itu kini harus terhenti, pemenang proyek hanya bisa membangun hingga 46 persen.
"Saya sangat malu oleh masyarakat Kabupaten Garut saya malu oleh para siswa orangtua dan guru, kegiatan belajar jelas sangat terganggu," ucapnya.
Dadang menjelaskan, selain mendapat kerugian mangkraknya pembangunan ruangan kelas dan kantor, dirinya juga sudah beberapa kali didatangi oleh puluhan buruh yang menjadi pekerja dalam proyek tersebut, karena upah kerja para buruh tersebut ternyata belum dibayar oleh pemborong selama satu bulan.
"Selain buruh, kemudian datang perusahaan lain, keluhannya tidak dibayar, yang mengerjakan pemagaran dia datang juga. Bahkan dari Bank juga menanyakan gedung ini, menanyakan CV tersebut kewajiban-kewajibannya belum diselesaikan dengan pihak bank. Kami sangat lelah sekali," katanya.
Baca Juga: Hindari Wilayah Lindung, Pemkab Garut Berencana Bangun Flyover
Sementara itu, Kepala Bidang SMK Disdik Provinsi Jabar Edi Purwanto mengatakan, mangkraknya pembangunan tersebut lantaran pihak ketiga atau pemborong tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Ia menuturkan pembangunan gedung itu dialokasikan anggarannya sebesar Rp1,9 miliar dari APBD Provinsi Jabar tahun 2023 dengan target pembangunan selesai sampai Desember 2023.
"Di perjanjian kan harusnya selesai bulan Desember, tapi kenyataannya sampai tenggat waktu yang sudah ada, dia tidak bisa menyelesaikan sehingga kita putus kontraknya," ujarnya.
Baca Juga: Satpol PP Garut Tertibkan Ribuan APK Parpol Langgar Aturan Pemasangan
Ia menuturkan, pihak sekolah tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut karena pembangunan akan dilanjutkan hingga tuntas pada anggaran tahun 2024.
Pihaknya juga bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) dan Inspektorat akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Nanti di 2024 pasti nanti akan diteruskan sesuai dengan aturan yang berlaku, hari ini kan diputus dulu," ujarnya.***