Network
Pada prinsipnya kedua lembaga ini memiliki peran yang sama, namun dipisah berdasarkan otoritas dalam mengawasi keuangan negara, sebagaimana prinsip trias politika, legislatif-yudikatif dalam mengawasi pelaksanaan anggaran negara oleh eksekutif.
Hasan menyatakan, sebagaimana Kejaksaan dalam menjalankan otoritasnya selain dibekali dengan seperangkat aturan, DPRD pun dalam melaksanakan pengawasan ini juga harus berdasarkan aturan.
Kejaksanan juga diberikan dana operasional dan hak administratif dan protokoler dan ini juga sama dengan DPRD yang diatur dengan hak BOP dan reses untuk menghasilkan Pokir sebagai bahan tambahan perencanaan yang menjadi masukan bagi eksekutif, khususnya Badan Perencanaan Daerah.
Baca Juga: Bangga! Garut Ditunjuk Menjadi Tuan Rumah Porprov XIV Jabar 2022
"Meskipun keduanya memiliki prinsip pengawasan yang sama, tetapi kedua lembaga ini saling mengkoreksi untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya masing-masing," katanya.
Dalam perspektif hukum, tambah Hasan, semua orang sama dihadapan hukum, baik eksekutif maupun legislatif.
Jika legislatif diduga menyalahgunakaan keuangan negara yang berpotensi negara rugi, maka kejaksaan tentu akan bekerja melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan.
Menurutnya, hal itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, dan sangat normatif. Demikian pula halnya dengan DPRD, dapat juga mengawasi kinerja Kejaksaan dalam hal penegakan hukum.
Lebih jauh diungkapkan Hasan, semua skema dan prosedur ini telah diatur sedemikian rupa, sebagai check and balance dan menjaga agar para pihak bekerja bagi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.***
