Rancangan Perwalkot Penanganan Stunting Ada, Gilman: Sayang Walikotanya Belum Ada

- 24 Mei 2021, 18:56 WIB
SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi saat memimpin rapat kerja dengan Dinkes dan Dinsos, Senin, 24 Mei 2021.*
SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi saat memimpin rapat kerja dengan Dinkes dan Dinsos, Senin, 24 Mei 2021.* /kabar-priangan.com/Irman Sukmana/

KABAR PRIANGAN - Tingginya angka kelahiran bayi dalam kondisi kurang gizi kronis atau stunting di Kota Tasikmalaya yang mencapai 7.731 per tahun 2020 harus segera diredam.

Maka, total ibu hamil (bumil) yang saat ini mencapai sekitar 11.000 orang harus dijamin agar bayi mereka kelak bisa lahir dengan kondisi sehat. Maka dibutuhkan sebuah upaya penanganan ektra dalam meredam penambahan jumlah bayi stunting.

"Kita kaget mendapati fakta bahwa angka stunting cukup tinggi. Makanya, kita berharap ke depan tak ada lagi penambahan jumlah anak stunting," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya usai memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di ruang rapat DPRD, Senin, 24 Mei 2021.

Baca Juga: Sekolah di 11 Desa di Kabupaten Garut, Dilarang Menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka

Dalam upaya penanganan itu terdapat payung hukum berupa Peraturan Gubernur (pergub) yang menekankan perlunya penanganan stunting dengan melibatkan sepuluh organisasi Perangkat Daerah. Namun pergub harus dibarengi dengan Peraturan Walikotanya.

"Pergub dan draf perwalkotnya sudah
tersusun, hanya sayang walikotanya belum juga definitif,"kata politisi muda tersebut.

Makanya, sebelum perwalkot ditandatangani walikota, pihaknya mendorong agar pihak terkait menginventarisir jumlah 11.000 bumil yang saat ini terdata tersebut.

Kemudian, dipilah berapa jumlah bumil dari kategori miskin, penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bagi warga miskin yang sudah rutin menerima PKH, ia meminta mereka dikawal agar bantuan tersebut benar-benar diproyeksikan guna mendukung pemenuhan nutrisi sang bayi.

Baca Juga: Belajar Tatap Muka di Kabupaten Tasikmalaya Dimulai dengan Uji Coba Ujian Sekolah

Sementara bagi bumil kurang mampu yang belum memperoleh PKH, pihaknya merekomendasikan agar APBD bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemenuhan nutrisi anak mereka.
Hendra Budiman, Sekretaris Dinas Sosial bertekad segera menginventarisir jumlah kasus stunting melalui uji petik sembari memilah jumlah bumil yang sudah menerima PKH.

Halaman:

Editor: Teguh Arifianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x