Network
"Kita juga akan memastikan agar bumil penerima PKH benar-benar mengalokasikan bantuan itu agar mereka menggunakannya untuk pemenuhan gizi anaknya serta minimal enam kali memeriksakan kehamilannya ke Posyandu," ujar Hendra Budiman.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes, dr. Suryaningsih mengungkapkan jumlah angka stunting cukup tinggi dan tersebar di 18 kecamatan. Makanya dalam proses penanganannya dibutuhkan peran serta OPD lain mulai Dinas Sosial, Dinas Pertanian, BKKBN, Disdik, Lingkungan Hidup dan lainnya sesuai
dengan peraturan Gubernur.
Baca Juga: Suami Dibacok, Pasutri Warga Salopa Jadi Korban Perampokan
"Artinya, penanganan stunting ini harus menjadi kumpulan gerakan dari mulai bumil, melahirkan serta penanganan setelah melahirkan. Jadi ketika kita sudah bersinergi dengan baik, sepertinya konfergensi stunting bisa dengan mudah ditangani,"katanya.
Disinggung soal perwalkot, kata dia, hal itu bisa
menjadi payung hukum bagi dinas lain untuk berperan serta membantu penanganan stunting dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Dinkes juga, sebelum ada perwalkot memiliki program gizi, pencegahan kematian ibu yang akan dilaksnakan. "Kita akan terus mengintensifkan sosialisasi kepada bumil tentang pentingnya memeriksakan diri ke Posyandu.
Baca Juga: Unik! Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unigal Ciptakan Kopi Ekstrak Bawang Putih
Di posyandu kelak akan terdeteksi mulai kondisi ibunya, hamil pertamanya dan
lainnya. Karena stunting bisa dimulai karena faktor ibunya saat remaja, ketika menikah dan lainnya," kata dia.
Maka perlu pencegahan sejak dini karena kalau sudah lahir dengan kondisi stunting, maka kualitas kelahiran anaknya sudah 50 persen berkurang.***
