Network
Baca Juga: Belum Puas Terkait Pelayanan Publik, Elemen Masyarakat Ciamis Kembali Datangi Kantor DPRD
Tentunya klarifikasi ini menyangkut kebijakan teknis. Termasuk kebenaran adanya Surat Keputusan Bupati terkait penetapan penerimaan bantuan keuangan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2021.
"Hasilnya diketahui, dalam tahap realisasi secara teknis masing-masing desa ada yang sudah melengkapi persyaratan ada pula yang belum. Ternyata pada tahap awal ada 10 desa yang melengkapi, sehingga dikeluarkanlah (bantuan bagi) 10 (desa)," jelas Asop.
Akan tetapi, dikatakan dia, pencairan dilakukan sebelum dilaksanakan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sekitar tanggal 29 april untuk melakukan suvervisi.
Hasilnya, di antara juklak-juknis dan SOP ada satu rekomendasi yang kurang dan harus diperbaiki oleh ke 10 desa tersebut. Hal ini yakni terkait Standar Parameter Internal (SPI).
Baca Juga: Perut Robek dan Alat Kelamin Putus, Identitas Jasad Lelaki yang Ditemukan di Dasar Sungai Terungkap
Sehingga BPK merekomendasikan pemerintah daerah selama 60 hari kedepan agar membuat tambahan parameter ini.
Kondisi ini yang saat ini tengah diselesain. Sehingga tidak ada 10 desa ini terspesial dan desa lainnya tersendat.
"Problemnya disana. Kalau mal administrasi tidak ada. Sekarang yang 10 desa ini di suvervisi juga dan diberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki SPI ini. Seperti, untuk program apa, nilainya sekian untuk apa," jelas Asop.
Sehinga Asop menilai, ini ada sebuah kelalian dalam kesempurnaan SOP sehingga mengapa tidak tersosialisasikan sejak awal. Padahal SPI ini menjadi standar dari BPK.
