Network
KABAR PRIANGAN - Jajaran pengelola MTsN 3 Kota Tasikmalaya merasa senang karena bisa dikunjungi oleh Anggota DPR RI, M. Husein Fadluloh. Kesempatan itu dimanfaatkan mereka untuk mengeluarkan unek-uneknya mulai perhatian pada fasilitasi sarana ruang kelas hingga kesejahteraan pada guru honorer.
Kepala Sekolah MTSN 3 Kota Tasikmalaya Hj. Yiyin M. Pd merasa terhormat bisa dikunjungi Anggota DPR RI. Dia berharap apa yang menjadi kendala saat ini mulai fasilitas ruang kelas yang kurang hingga insentif tenaga honorer bisa dicarikan solusi terbaiknya.
Apalagi tren orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan signifikan. Namun, keterbatasan ruang kelas membuat pihak madrasah kesulitan.
Baca Juga: 172 Santri Al-Amin Kawalu Jalani Vaksinasi, Kapolres Pantau Langsung Gerai Vaksin Keliling Presisi
"Saat ini saja, jumlah peserta yang masuk mencapai 8 rombongan belajar. Ruang kelas jelas tak bisa menmpungnya, sehingga ruang Tata Usaha, Laboratorium dan lainnya untuk sementara dimanfaatkan, " ujar Hj. Yiyin kepada KP, Jumat (20/8). Kemudian puluhan tenaga honorer pun masih jauh dari Upah Minimum Kota Tasik.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H. Gilman Mawardi yang turut menghadiri kunjungan Anggota DPR RI mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya menunjukan kepedulian terhadap pendidikan madrasah. Mereka, kaya Gilman selalu berpatokan pada regulasi dimana lembega pendidikan madrasah merupakan tanggung jawab Kementrian Agama yang sifatnya vertikal.
Padahal, peserta didik madrasah juga merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kota Tasikmalaua. "Aneh, pemerintah teh mau membantu mencari solusi atau hanya bisa membantu memberi alasan untuk tidak mendukung pendidikan madrasah, " ujar Gilman kepada kabar-priangan.com, Jumat, 20 Agustus 2021.
Menurutnya, harus ada political wil dari pemerintah untuk membantu pendidikan madrasah. Dia pernah studi banding ke Kota Magelang dimana pendidikan madrasah mendapat perhatian penuh dari pemerintah dengan cara membuat payung hukum berupa perda pengelolaan pendidikan madrasah. Semua gaji tenaga honorer diberikan sesuai Upah Minimum Kota.
Baca Juga: Permainan Saxophone Lagu ‘Hari Merdeka’ Siswa SDN 2 Pengadilan Tasikmalaya Beredar Luas di Sosmed
"Fasilitas berupa sarana penunjang juga turut dibantu oleh APBD Kota Magelang. Kebutuhan sarana seperti baju peserta didik pun turut difasilitasi. Jadi saya kira masalahnya tinggal political wil dari pemerintah Kota Tasik saja, " Ujar Gilman.
