Network
KABAR PRIANGAN - Sebagaimana hasil pertemuan dengan warga Desa Licin Kecamatan Cimalaka yang terdampak pembangunan Tol Cisumdawu pada Senin 30 Agustus 2021 lalu, Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan mempertemukan perwakilan warga yang terdampak dengan pihak terkait di Ruang Rapat Kareumbi Setda, Kamis 2 September 2021 kemarin.
Selain dihadiri perwakilan warga Desa Licin yang meminta kejelasan pembayaran, pertemuan kali ini dihadiri pula oleh anggota Tim Pembantu Tenaga Ahli Kemenko Marves RI Yusuf, Asisten Manajer PT CKJT Eko, Manajer Operasional PT Wika, Sekretaris Pengadaan Tanah pada Kantor BPN Sumedang Tarto, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisumdawu Wisnu Priambodo, Plt. Asisten Pemerintahan Bambang Kustiantoro, Camat Cimalaka Taufik Hidayat Slamet dan unsur Forkopimcam serta Kepala Desa Licin Oos Rohayat.
Anggota Tim Pembantu Tenaga Ahli Kemenko Marves RI Yusuf menyebutkan, kepastian waktu pembayaran lahan warga yang terkena proyek tol ditentukan oleh Kementerian Keuangan RI.
Baca Juga: Persiapan PTMT, Siwa SMK Pasundan Jatinangor Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19
"Berbicara soal waktu dan kepastian pembayaran, belum ada pihak yang menjamin 100 persen karena dikelola oleh Kementerian Keuangan," katanya.
Menurut Yusuf, proses pemberkasan terus didorong untuk percepatan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan LMAN sendiri sudah memprioritaskan pembayaran pembebasan ruas Tol Cisumdawu.
“Kemenko (Marves) juga sudah sering komunikasi dengan LMAN untuk dibantu segera Surat Perintah Pencairan (SPP) dan verifikasi karena kami betul-betul ingin percepatan pembangunan Tol Cisumdawu," ucapnya.
Baca Juga: Wabup Erwan Apresiasi Kesiapan Sekolah Menjalankan PTM Terbatas
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Cisumdawu Wisnu Priambodo, menyebutkan dari total 100 persen, pembayaran ke masyarakat sudah mencapai 73 persen dan sisanya yakni 17 persen sudah diajukan ke Jakarta.
"Khusus di Desa Licin Cimalaka, dari 32 KK baru 3 KK yang akan dibayarkan LMAN pada hari Selasa 2 September 2021. Kami semua berkomitmen tidak akan menggarap lahan yang belum dibayar," ujarnya.
