Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah pengurus Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) mendatangi Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Kamis 21 Oktober 2021.
Mereka mendesak pemerintah Kota Tasikmalaya melirik dan memberi perhatian terhadap kegiatan di sejumlah Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) yang selama ini telah berjuang dan memerankan diri dalam meminimalisasi tingginya angka pengangguran.
Paling tidak, pemerintah ikut andil membumikan lembaga pendidikan non formal ini sebagai salah satu pendidikan alternatif. Pemerintah diharapkan ikut pula membantu dalam menyosialisasikan keberadaan LPK yang ada kepada setiap stakeholder yang ada di Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Pinjol Banyak Memakan Korban, Wabup Garut Minta Pemerintah Pusat Tegas
"Sebab, terutama selama masa pandemi ini, sebanyak 15 LPK dari 40 yang masih aktif tidak bisa lagi beroperasi. Mereka banyak terkendala minimnya biaya operasional, " Ujar Ketua HIPKI Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi didampingi Sekretaris dan Bendahara HIPKI Taufik Hidayat dan Yahya usai audiensi Kamis.
Pada kesempatan itu pun mereka mengeluhkan Pemkot yang tak melibatkan HIPKI dalam program pencetakan Wirausaha Baru (WUB) . Padahal untuk mendukung WUB di lingkungan HIPKI banyak tenaga instruktur yang kompeten dan profesional di sejumlah pekerjaan. Selain itu, proses perijinan kelembagaan yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik juga masih ribet .
"Kita coba ke Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mencoba melengkapi perijinan. Tetapi nyatanya masih njlimet, " ujar Kepler. Sekretaris Komisi IV Gilman Mawardi yang mendengarkan langsung keluhan Terkait MPP itu mengaku cukup prihatin.
Baca Juga: HMI Soroti IPA Balokang Patrol, BBWS Jadwalkan Running Test November 2021 Melibatkan Tiga Lembaga
"Ini miris sekali di saat kita dorong agar pelayanan perizinan disederhanakan dan cepat, tetapi ko masih saja ada keluhan. Ini tentu akan jadi catatan dan bahan evaluasi, " ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam pun mengingatkan agar program WUB yang masih tersisa satu tahun bisa melibatkan keberadaan LPK yang tergabung dalam HIPKI.
