Network
KABAR PRIANGAN - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk pembangunan fisik di Kota Tasikmalaya sebesar Rp 450 miliar di-refocusing. Padahal banyak pekerjaan pembangunan fisik di Kota Tasikmalaya yang sudah kontraktual.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Tasikmalaya H.Muhammad Yusuf usai kegiatan Gebyar dan Saresehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GMP3M) Program dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 di Gedung Kesenian Dadaha Rabu, 27 Oktober 2021.
Awalnya lanjut Yusuf, bantuan keuangan Pemprov yang di-refocusing sebesar Rp 283 miliar atau lebih dari 50 persen besaran jumlah bantuan. Namun lanjut Yusuf, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait besaran refocusing tersebut dengan pihak pemerintah provinsi sehingga akhirnya anggaran bantuan keuangan Pemprov yang di refocusing menjadi Rp 169 miliar.
Baca Juga: Perempuan Indonesia Maju Sasar 2000 Vaksinasi, Perempuan Divaksin Berhadiah Kosmetik Gratis
"Kemarin saya ke Bandung dengan sejumlah anggota dewan, kita sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Pemprov yaitu meminta agar banprof yang di refocusing tidak sebesar itu karena tidak semua karena saya sampaikan banyak pekerjaan fisik di Kota Tasik yang sudah kontrak tual," jelas Yusuf.
Contoh kata dia, seperti proyek pengerjaan drainase. Kalau itu di-nol-kan oleh Provinsi, maka provinsi akan bermasalah dengan hukum karena sudah ada kontrak.
"Saya tidak bertangung jawab kalau nanti mereka atau yang sudah teken kontrak ngadat. Karena perjalanan kontrak sudah berjalan, pembangunan fisiknya juga sudah dikerjakan. Tiba-tiba anggarannya pleh provinsi dihentikan. Kalau saya pemerintah daerah kan cuman melaksanakan," ujar Yusuf.
Akhirnya ujar Tusuf, setelah hal itu dibicarakan dengan provinsi, ia bersyukur kegiatan di Kota Tasikmalaya masih bisa dikerjakan walaupun nilainya tidak sebesar di pagu yang telah ada.
Baca Juga: Peluang Exit Tol Cigatas di Kota Banjar Masih Terbuka Lebar. Pemkot Banjar Usulkan Tiga Lokasi
"Jadi misalkan ada pagu satu miliar, pengerjaannya sampai Desember. tidak boleh ada adendum atau perpanjangan. Kalau misalnya sampai Desember itu sudah masuk ke angka 700 juta, ya sudah 700 juta saja, walaupun pagu awalnya 1 miliar," katanya.
