Network
KABAR PRIANGAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, memastikan bahwa pelantikan para Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara Serentak tahun 2021 ini, akan diselenggarakan secara langsung di Gedung Negara, pada Hari Jumat, 5 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB mendatang.
Namun karena prosesi pelantikan Kades terpilih ini, dilaksanakan di masa pandemi, maka panitia dan peserta pelantikan, wajib mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.
"Seusai hasil rapat barusan, pelantikan Kades terpilih ini Insya Allah akan dilaksanakan secara langsung di Gedung Negara. Jadi tidak akan dilakukan secara virtual lagi, seperti tahun kemarin," kata Kepala Bidang Pemerintah Desa pada DPMD Kabupaten Sumedang, Dadang Rustandi, Senin, 1 November 2021.
Baca Juga: Humas Polres Sumedang Dituntut Bisa Hadapi Tantangan di Era Teknologi Informasi
Dengan begitu, kata Dadang, para Kades terpilih dan tamu undangan yang hadir dalam acara pelantikan nanti, wajib mengikuti berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam PPKM Level 2.
Salah satunya, wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat (memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak), dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Adapun untuk menghindari terjadinya kerumunan yang lebih besar, DPMD sendiri sejauh ini telah memberikan imbauan kepada seluruh Kades terpilih yang akan dilantik, supaya tidak membawa tim sukses atau keluarga besar ke acara pelantikan.
Baca Juga: PPKM Level 2, Sektor Wisata Paling Potensi Katrol Ekonomi Warga Sumedang
"Jadi dalam pelantikan nanti, setiap Kades terpilih dilarang membawa tim sukses atau keluarga besar ke lokasi pelantikan. Mereka, hanya boleh membawa satu orang pendamping saja, misalnya istri atau suami. Dan bagi Kades terpilih yang belum menikah, yang bersangkutan bisa mengajak orang tua atau saudaranya, yang penting tidak boleh lebih dari satu orang," ujarnya.
Pembatasan jumlah yang hadir dalam acara pelantikan Kades terpilih ini, kata Dadang, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka meminimalisir terjadinya kerumunan, yang dapat berpotensi menimbulkan penyebaran Covid-19.
