Network
Baca Juga: Melongok Desa Para Pengusaha Toilet Umum, Pekerjanya Ribuan di Pulau Jawa, Sumatra, hingga Bali
“Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat ditransfer ke daerah, dan daerah memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang,” ujar Tito.
Mendagri juga meminta kepala daerah agar dapat menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. “Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan," ujarnya.
"Rapat Koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” ucap Tito, menambahkan.
Baca Juga: Hujan Deras, Bangunan SD di Singajaya Garut Ambruk
Mendagri pun menegur pemda dengan realisasi anggaran yang masih rendah. Hingga saat ini ada beberapa daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Untuk itu, dia mengingatkan daerah-daerah yang capaiannya masih rendah agar mempercepat realisasi belanja.
"Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan," tutur Tito.
Selain itu, lanjut dia, untuk mendorong percepatan realisasi APBD pihaknya juga akan memantau realisasi APBD setiap minggu. Bahkan Tito menyebut akan melakukan evaluasi harian bersama sekretaris daerah kabupaten/kota dan jajarannya.
Baca Juga: UKK Bina Mandiri Nafira Sumedang Raih Juara Terbaik Tingkat Provinsi Jabar
"Terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah," ucapnya.
