Network
KABAR PRIANGAN - Inisiatif Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda Penanggulangan kemiskinan DPRD Kota Tasikmalaya untuk beesilaturahmi sembari sharing ke Walikota Bandung Oded M. Danial untuk rupanya jadi pertemuan yang terakhir bagi tim Pansus dengan dirinya.
Sebab, sehari setelah silaturahmi yang difasilitasi Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam itu meninggal pada Jumat 10 Desember 2021 saat hendak menunaikan ibadah salat jumat.
Namun Ketua Pansus Penanggulangan Kemiskinan H. Gilman Mawardi, S.Pd menyebut banyak masukan maupun pandangan terkait rencana perda itu.
Baca Juga: Dewan Curhat, Program Baru di Trans7. Simak Jadwal Acara Trans7 Sabtu 11 Desember 2021
Intinya, Mang Oded mengatakan, eksekutif dan legislatif harus sepakat dulu untuk serius dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kota Tasikmalaya.
"Hal yang paling penting, pemerintah daerah ulah koret mere keur jelma miskin," ujar Mang Oded seperti ditirukan Gilman Mawardi.
Pansus sendiri berinisiatif bersilaturahmi dengan Mang Oded mengingat yang bersangkutan dan jajaran Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan pola efektif dalam menekan angka kemiskinan dan memulainya dengan validasi data yang akurat.
Baca Juga: Yuni dan Vidkill Sudah Bisa Kamu Tonton di Bioskop, Ini Reviewnya
"Jadi masukan dari mang Oded itu inshaallah jadi bahan rujukan kami di Pansus dan jadi wasiat yang memotivasi kami untuk menginplementasikannya," kata Politisi Gerindra ini.
Ranperda mengenai penanggalangan kemiskinan juga dianggap sangat penting. Sebab selama ini, data jumlah masyarakat miskin yang masuk ke Komisi IV beragam.
Gilman Mawardi mengungkapkan bahwa data kemiskinan yang diterima manakala rapat kerja dengan Dinas Sosial (pemkot), jumlahnya 11 persen dari total warga kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 11 Desember 2021: Capricorn, Aquarius, Pisces. Selesaikan Masalah dengan Pasangan
Namun kala rapat kerja dengan BPJS, jumlahnya mencapai 68 persen. Pengklasifikasian orang dengan kategori miskin itu nyatanya berbeda satu sama lain.
"Versi pemerintah dengan BPJS sudah berbeda, belum lagi versi lurah, camat, RT maupun RW juga kerapkali berbeda hingga tak jarang memicu pro kontra tatkala ada bantuan semisal program jaring pengaman sosial," kata Gilman Mawardi.
Makanya, Komisi IV berinisiatif menyatukan persepsi dari pihak-pihak berkentingan terkait
hal itu.
Baca Juga: Jangan Lewatkan Amazing Concert di GTV. Berikut Jadwal Acara GTV Sabtu, 11 Desember 2021
Sehingga ketika sudah ada payung hukum, para pemangku kebijakan di setiap tingkata memiliki rujukan atau ucuan, hingga penyaluran untuk bantuan kemiskinan bisa tepat sasaran dan yang penting tidak memicu masalah.
"Dalam perda itu nantinya dimungkinkan untuk membuat aturan dalam mendorong pemerintah untuk memastikan ada konsep atau program yang kelak berperan membuat orang miskin bisa naik kelas dari miskin menjadi lebih baik sisi perekonomiannya," kata dia.***
