Network
Tatang menambahkan, peran LPK terhadap pembangunan SDM dan mengurangi penggangguran serta kemiskinan sangat signifikan.
"Diakui atau tidak, di semua sektor khususnya dunia usaha dan dunia industri semua orang yang terjun di sektor itu pasti melalui pelatihan yang berbasis kompetensi," katanya.
Baca Juga: Mengabdi Setulus Hati, DKR Cikatomas Kembali Raih Prestasi
Untuk itu, lanjut Tatang, selayaknya pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap eksistensi LPK yang telah puluhan tahun mengabdi ikut serta dan berkontribusi dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan di Indonesia.
Sementara itu Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat R Rudibilah, mengatakan, salah satu permasalahan yang kerap ditemui dalam bidang ketenagakerjaan adalah tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Hal itu termasuk di Jawa Barat yang salah satunya disebabkan pertambahan jumlah lulusan sekolah khususnya sekolah menengah ke atas yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan belum terserap pasar kerja.
Baca Juga: Pengurus KONI Akan Menggalang Doa dan Dukungan untuk Dr. Gumilar di Pilrek Unsil
"Permasalahan tersebut tentunya harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait dan perlu dicarikan solusinya yang salahsatunya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan kerja," katanya.
Selama ini lanjut dia, lembaga pelatihan kerja (LPK) memiliki peran yang sangat strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kompotensi tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
"Karena itu keberadaan HILLSI di Jawa Barat sangat diperlukan dalam rangka menjamin LPK berkualitas. Saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus DPD HILLSI Jawa Barat periode tahun 2022-2026," ujar Rudibilah.
