Network
Menyikapi masih sulitnya keinginan untuk melakukan pemekaran kota/kabupaten, dosen STIA Kota Tasikmalaya, DR. H. Basuki Rahmat mengusulkan agar pemerintah daerah menyiasatinya dengan melakukan pemekaran desa.
“Kalau pemekaran wilayah kan kita di daerah tidak bisa apa-apa karena itu kewenangannya ada di pusat. Nah, kalau pemekaran desa, kewenangannya kan di kepala daerah,” kata Basuki.
Basuki lantas menjelaskan, selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tujuan dari pemekaran wilayah adalah guna menarik dana dari pusat, agar pembangunan di daerah bisa terlaksana.
Baca Juga: Kepala Sekolah di Garut Diangkat sebagai Guru Ahli Utama oleh Presiden RI
“Karena semakin banyak pemerintah kota/kabupaten di daerah, maka otomatis akan mendapatkan pendanaan dalam bentuk DAU dari pemerintah pusat,” katanya.
Basuki mencontohkan, Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sangat padat, seharusnya mendapatkan DAU lebih banyak ketimbang Jawa Tengah.
Namun faktanya, kata dia, karena jumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah lebih banyak, maka walaupun penduduknya tak sebanyak di Jawa Barat, namun alokasi DAU dari pemerintah pusat lebih besar ke Jawa Tengah.
“Karena di sana Kabupaten/Kota-nya lebih banyak, jadi lebih besar pula mendapatkan transfer dana dari pusat,” katanya.
Karena transfer dananya lebih besar, kata Basuki, maka pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah pun bisa lebih cepat.
