Network
KABAR PRIANGAN - Hutan rakyat di wilayah Wado dinilai belum terkelola dengan baik. Sehingga hasil produk hutan rakyat belum mampu menghasilkan pendapatan yang maksimal.
Tokoh lingkungan mantan penyuluh Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, M Riyadusodik menyebutkan, lahan hutan rakyat di wilayah Wado mencapai 30 persen dari luasan lahan darat. Atau sekitar 1.500 hektare.
Hutan rakyat paling banyak terdapat di Desa Cilengkrang, Cimungkal, Sukajadi dan Desa Ganjaresik, Kecaman Wado.
Baca Juga: Kepala Disparbudpora Sumedang: Media Miliki Peranan Penting Dalam Memajukan Pariwisata
"Harus diakui efektifitas pengelolaan hutan rakyat belum terasa. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah, masyarakat dan petani," ujarnya, Jumat 11, Februari 2022.
Ia menyatakan, salah satu faktor belum meningkatnya produktivitas hutan rakyat di kawasan Wado adalah belum terbentuknya Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) ditingkat lingkungan petani hutan rakyat.
UMHR adalah unit pengelolaan hutan yang bertujuan meningkatkan nilai jual produk hutan rakyat.
Baca Juga: Ada Harta Karun di Waduk Jatigede, Sumedang Bernilai Miliaran Rupiah, Ada yang Berani Mengambil?
"Faktor lainnya belum adanya pemahaman akan tata kelola lahan oleh petani itu sendiri. Tapi bisa juga terbentur biaya. Untuk itu sebaiknya ya di bentuk UMHR. Saat ini di Kabupaten Sumedang sendiri, UMHR sudah dirintis di Kecamatan Tanjungkerta dan Tanjungmedar," tuturnya.
Ia menambahkan, petani idealnya memahami dan memiliki kemampuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Selama ini, petani masih bersifat individual dalam mengelola hutan rakyat.
