Network
KABAR PRIANGAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak ditundanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Karena konstitusi negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 masa jabatan Presiden itu selama 5 tahun. Dan setelah itu bisa dipilih kembali menjadi dua kali masa jabatan.
Demikian disampaikan sekretaris DPD PDI-P Jawa Barat, Ketut Sustiawan selaku sekretaris DPD PDI P Jawa Barat di Garut, Sabtu, 5 Maret 2022.
"Sampai saat ini kita disiplin mengikuti perintah DPP partai. Yang pasti apa yang diputuskan Presiden dan DPR pemilunya tetap di tahun 2024. Kita tetap pada keputusan itu dan saya secara pribadi menolak ada penundaan apalagi perpanjangan masa jabatan Presiden," ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Garut Akan Membeli Saham Bank BJB Senilai Rp6 Miliar
Menurut Ketut, konstitusi, undang-undang dasar menyatakan masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, dan tidak ada masa jabatan 7 tahun. Sehingga kalau mau ada penundaan tentunya harus rubah dulu undang-undang dasarnya.
"Makanya kita sepakat tidak akan merubah UUD 45. Saya menilai usulan penundaan pemilu tersebut merupakan manuver-manuver politik. Pak Jokowi didorong supaya mau perpanjangan masa jabatan. jika jabatan Presiden diperpanjang bisa babak belur," ujarnya.
Baca Juga: Dua Balon Siap Bertarung di Musorkab KONI Garut, Wabup Sarankan Junjung Tinggi Sportifitas
"Dulu Pak Suharto sama diperlakukan seperti itu, Pak nggak ada penggantiya, bapak saja yang maju habis itu didemo oleh mahasiswa. Bung Karno juga sama dulu, bung jadilah presiden seumur hidup, habis itu digulingkan. Nanti Jokowi juga jangan jangan seperti itu," sambung Ketut
Ketut menilai, wacana penundaan ini mungkin partai partai politik itu tidak siap karena tidak pernah turun ke masyarakat jadi lebih baik ditunda.***
