Network
"Kami harus tetap berhati-hati. Makanya, operasi penertiban yang kami lakukan, selalu mengedepankan pendekatan yang humanis. Kami selalu berkomunikasi dulu dengan para pemilik KJA, supaya mereka rela membongkar sendiri kolamnya," ujar Deni.
Baca Juga: Angker! Pasir Tuhureun Sumedang Ternyata Tempat Persinggahan Jin
Deni sendiri mengakui, kalau upaya penertiban KJA di Waduk Jatigede ini, bukanlah hal yang mudah, karena bagaimanapun juga banyak masyarakat yang terlibat di sana.
Kendati demikian, kata Deni, sebagai penegak Perda, Satpol PP tentu akan terus berupaya menegakan aturan, termasuk dalam hal penertiban KJA di perairan Waduk Jatigede.
Karena sebagaimana diketahui, Waduk Jatigede Sumedang ini, peruntukannya memang bukan untuk usaha budidaya ikan, akan tetapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengairan ke areal pertanian di wilayah Pantai Utara (Pantura), pembangkit listrik, sumber air baku, dan sektor pariwisata.
Baca Juga: Dies Natalis IPDN, Kemendagri dan TNI AL Lakukan Vaksinasi Massal di Kampus Jatinangor Sumedang
Kondisi demikian, diakui pula oleh orang terkena dampak (OTD) Jatigede. Warga OTD sendiri sebenarnya cukup memahami keinginan pemerintah.
Tetapi, warga OTD Jatigede juga perlu ladang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, makanya mereka mencoba untuk menjalani usaha budidaya ikan di kolam KJA.
Dengan harapan, budidaya ikan melalui KJA di perairan Waduk Jatigede ini bisa menjadi ladang usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
Seperti yang sempat disampaikan Entis Sutisna, salah seorang pemilik KJA di perairan Waduk Jatigede wilayah Kecamatan Darmaraja.
Baca Juga: Pemilu Masih Polemik, Sumedang Tetap Bahas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
