Menurutnya, tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai 1 Agustus 2022, dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju mengusung capres. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
Apalagi saat mencermati pergerakan partai oposisi seperti Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi), total 104 kursi. Artinya belum cukup tiket untuk mengusung (115 kursi presidentary threshold) dan butuh satu partai untuk menarik dari koalisi pemerintah.
"Tampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Joko Widododan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet Mas Ganjar Pranowo," katanya.
Dalam situasi seperti ini, tentunya partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parlementary threshold 4 persen. "Jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parlementary threshold," ujarnya.
"Beberapa ketua umum partai yang lemah elektabilitasnya memaksakan diri untuk maju, berdampak pada elektabilitas partainya dan terancam tidak lolos parlement threshold 4 persen," ujar Mochtar.*