Network
KABAR PRIANGAN - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 8-10 Februari 2022 yang dirilis 28 Februari 2022 dengan margin error 2,8 persen, menunjukkan bahwa partisipasi pemilih terpotret lewat survei SMRC 79,9 persen.
Adapun jumlah yang ragu-ragu atau belum menentukan pilihan atau tidak berpartisipasi dalam survei itu sebesar 20,1 persen.
Dalam survei itu pun tergambar bila pilpres dilaksanakan pada saat survey (8-10 Februari 2022), dari 79,9 persen Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Rincian hasil survei Ganjar Pranowo sebesar 34,7 persen, Anies Baswedan 23,3 persen, Prabowo Subianto 21,9 persen dan yang belum menentukan pilihan 20,1 persen.
Ketua Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) H Mochtar Mohamad mengatakan kalau melihat presentase Ganjar dibanding dengan pesaing keduanya Anies terpaut dua digit (11,4 persen).
"Biasanya formasi tersebut tak jauh berbeda dengan hasil Pilpres 14 Februari 2024," katanya di depan ratusan relawan LGP saat Rapat Kerja (Raker) Cabang DPC Laskar Ganjar-Puan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Minggu 13 Maret 2022 di Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya, Dadaha.
Ditambahkan Muhtar, perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini perlu dicermati, terkait dampak isu penundaan pemilu dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Menurutnya, tahapan pemilu 14 Februari 2024 dimulai 1 Agustus 2022, dan sampai saat ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki tiket untuk maju mengusung capres. Sedangkan partai-partai lain belum membuat koalisi.
Apalagi saat mencermati pergerakan partai oposisi seperti Partai Demokrat (54 kursi) dan PKS (50 kursi), total 104 kursi. Artinya belum cukup tiket untuk mengusung (115 kursi presidentary threshold) dan butuh satu partai untuk menarik dari koalisi pemerintah.
"Tampaknya, koalisi ini sulit terwujud dalam waktu dekat karena kepentingan kadernya di kabinet Joko Widododan gerbong partainya terlanjur tertarik magnet Mas Ganjar Pranowo," katanya.
Dalam situasi seperti ini, tentunya partai-partai akan berpikir bagaimana caranya terhindar dari parlementary threshold 4 persen. "Jalan satu-satunya adalah partai yang lebih awal bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan berpotensi selamat dari parlementary threshold," ujarnya.
"Beberapa ketua umum partai yang lemah elektabilitasnya memaksakan diri untuk maju, berdampak pada elektabilitas partainya dan terancam tidak lolos parlement threshold 4 persen," ujar Mochtar.*
