Network
KABAR PRIANGAN - Dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang, baru-baru ini telah menetapkan bahwa minimal 40 % alokasi belanja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengambil dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.
Kebijakan yang diambil Pemda Kabupaten Sumedang ini, tentunya sejalan dengan program Belanja Langsung (Bela) Pemerintah, yang telah digulirkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dimana, setiap PBJ Bela Pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Sumedang, 40 % diantaranya harus mengambil dari produk UMKM lokal Sumedang.Baca Juga: Wabup Sumedang: Ini Evaluasi Hasil Praktek Lapangan Praja IPDN
Namun untuk bisa mewujudkan target tersebut, maka setiap produk UMKM di Sumedang dituntut harus masuk terlebih dahulu ke dalam marketplace atau e-Katalog.
Sebab salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti PBJ Bela Pemerintah ini, produk barang dan jasa yang akan ditawarkan UMKM bersangkutan harus masuk dalam marketplace atau e-Katalog.
Demikian dikatakan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, saat memberikan sambutan pada acara Gebyar HUT ke-5 Komunitas Entrepreneur Sumedang (KES), di Asia Plaza Sumedang, baru-baru ini.
Baca Juga: Bupati Sumedang: Sungai Cipeles Berpotensi Jadi Destinasi Wisata Berbasis Lingkungan
"Kenapa kami terus mengarahkan UMKM di Sumedang agar masuk marketplace dan e-Katalog. Alasannya, selain untuk memperluas jangkauan pasar, kami juga ingin mendorong agar produk UMKM Sumedang bisa masuk dalam layanan PBJ Bela Pemerintah," kata Dony.
Karena bagaimanapun juga, kebijakan PBJ Bela Pemerintah ini dimaksudkan untuk membantu para pelaku UMKM di Sumedang, agar bisa lebih tumbuh dan berkembang.
"Langkah ini sangat penting, karena bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. PBJ Bela ini bisa membantu membangkitkan perekonomian warga dari sektor UMKM," ujar Bupati Dony.
