Network
Kemudian, meminta Presiden Republik Indonesia untuk proakif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju.
Selanjutnya, meminta Kepala Kepolisian Repubiik Indonesia untuk mengevaluasi protap pengendalian masa dan menindak tegas oknum petugas kepolisian yang melakukan kekerasan dan tindak represif terhadap mahasiswa.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Video Ade Armando Babak Belur dan Nyaris Telanjang dalam Demo di DPR RI
Bersama itu, menuntut Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Perdagangan untuk segera menyelesaikan polemik naiknya harga minyak goreng.
Kemudian, menuntut Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan persoalan lahan dan tanah yang menyangkut reforma agraria demi kesejahteraan petani, buruh dan rakyat.
Terkait kebijakan daerah, massa meminta Wali Kota Banjar untuk segera mengimplementasikan Perda Kepemudaan Nomor 1 Tahun 2021 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota.
Baca Juga: Ritual Budaya Mulasara Tembong Agung akan Digelar di Waduk Jatigede Sumedang
Selain itu, massa juga meminta Wali Kota Banjar selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 untuk segera mengevaluasi terkait dugaan manipulasi data Vaksinasi.
Kemudian, meminta pertanggungjawaban kepada pihak Polres Banjar mengenai pemalsuan data vaksin di Kota Banjar.
"Apabila tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan datang kembali untuk menuntut kepada pihak-pihak terkait," ucap Ketua Umum HMI Cabang Kota Banjar, Budi Nugraha didampingi Ketua PC PMII Kota Banjar, Awwal Muzaki Alkautsar, Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Solehan dan Ketua Umum IMM Kota Banjar, Supriatna.
