Network
KABAR PRIANGAN - Menyusul adanya aksi dari Masyarakat Pengusaha Jasa Konstruksi (MPJK) Garut yang membakar berkas dokumen lelang barang jasa di depan Kantor UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Garut di Komplek Perkantoran Pemkab Garut, Kamis, 14 April 2022 petang, Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku, meyakini pelaksanan lelang proyek pembangunan di Kabupaten Garut dilakukan profesional oleh pokja di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Ia juga sangat mendukung apapun langkah yang dilakukan oleh pengusaha yang kalah lelang termasuk lapor ke APH.
Baca Juga: Pengusaha Jasa Konstruksi di Garut Protes Kebijakan Lelang Proyek dengan Bakar Dokumen Penting
Akan tetapi, kata Bupati sebelum itu, ia minta para pengusaha menempuh prosedur.
Bila kalah lelang sesuai Perpres 12, jika kalah meski harga murah ajukan banding sampai sanggah banding. Selain ke sistem sanggahan bisa dibuat tertulis ditujukan juga ke bupati dan APH.
"Hal tersebut supaya tahu materi sanggahnya, meski yang membuat keputusan adalah pokja. Bila sanggah ditolak ajukan sanggah banding. Dan nanti di putuskan oleh PA dan KPA," ujarnya.
Baca Juga: Rebut Senjata Polisi, Pelaku Pembobol Kosan di Garut Tewas Ditembak
Bila ini di tempuh maka bupati bisa minta APIP untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi bila ada oknum pokja dan kepala dinas atau kepala bidang atau PPK yang membuat pemupakatan jahat dengan pemborong tertentu laporkan saja ke bupati dan ke APH.
Selaku pembina kepegawaian daerah, dirinya akan proses sesuai PP 94 tentang disiplin PNS yang sangsinya bisa ke pemberhentian tidak dengan hormat dan APH silahkan melakukan penyelidikan dan penyidikan.
"Saya ingin pengadaan barang jasa dilakukan secara profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," ujar Bupati.
