Wabup Sumedang Sebut Banjir Bandang Citengah Dipicu Alih Fungsi Lahan

- 5 Mei 2022, 14:09 WIB
Kejadian banjir bandang di Desa Citengah, Sumedang yang diakibatkan banyaknya bangunan liar di daerah resapan air.
Kejadian banjir bandang di Desa Citengah, Sumedang yang diakibatkan banyaknya bangunan liar di daerah resapan air. /kabar-priangan.com/DOK Warga/

KABAR PRIANGAN - Bencana banjir bandang di wilayah Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan sering terjadi. Banjir bandang terakhir terjadi kemarin petang, Rabu 4 Mei 2022.

Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan mengatakan banjir terjadi karena maraknya alih fungsi lahan resapan air hujan menjadi bangunan liar

Ia mengatakan, kawasan Margawindu di bagian atas Citengah adalah hamparan kebun teh yang berbatasan dengan kawasan hutan pegunungan Kareumbi. Kini di daerah Cisoka-Margawindu, banyak berdiri bangunan-bangunan tak berizin berupa vila, tempat wisata, dan penginapan-penginapan lainnya. 

Baca Juga: Ini Kebijakan Bupati Sumedang Sikapi Bencana Banjir Bandang di Desa Citengah

"Saya tidak heran banjir beberapa kali di Citengah. Saya sudah peringatkan itu bahkan terjadi, karena di hulu sudah dirusak. Banyak bangunan liar, vila-vila di sekitar Cisoka-Margawindu yang tadinya pepohonan dan kebun teh sebagai daerah resapan, akhirnya jebol juga banjir bandang," ucap Erwan melalui sambungan telepon Kamis 5 Mei 2022.

Erwan mengatakan, dia sendiri sudah memimpin rapat untuk menertibkan bangunan-bangunan liar itu. Namun, sesuatu di balik pendirian bangunan-bangunan itu tampaknya lebih kuat sehingga rencana penertiban oleh Satpol PP selalu batal.

"Saya pernah pimpin rapat, tepatnya pada bulan Oktober 2020. Saya minta untuk membongkar bangunan-bangunan itu, bahkan sudah keluarkan surat peringatan melalui Satpol PP, tapi ada yang menahan untuk tidak boleh dibongkar, akhirnya tidak jadi dibongkar," katanya.

Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Citengah Sumedang, Bocah asal Indramayu Hilang Terseret Air

Erwan mengatakan, di antara bangunan-bangunan liar itu, ada bendungan buatan yang menampung aliran sungai. Bendungan yang semata-mata untuk wisata itu jelas tak berizin. Bahkan, kata Erwan, Pemerintah Daerah Sumedang memang tidak akan memberikan izin karena tidak ada urgensinya.

Ia berharap Wahana Liningkungan Hidup Indonesia (Walhi) segera turun tangan menyikapi kondisi tersebut.

Halaman:

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

x