Network
KABAR PRIANGAN - Potensi ancaman terorisme di Indonesia menempati urutan ke- 24 dari 162 negara menurut Global Terrorism Index (GTI) 2022.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Boy Rafli Amar, saat mengisi stadium general di Kampus IPDN Jatinangor dengan tema “Deteksi Dini Modus Perkembangan Gerakan Radikalisme”, secara gamblang menjelaskan kepada praja, terkait perkembangan teror secara global dan regional.
Termasuk didalamnya perkembangan teror dalam negeri seperti perkembangan kelompok-kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Negara Islam Indonesia, Separatis Terorisme Papua, Jamaah Ansharul Khilafah dan lain sebagainya.
Baca Juga: Bupati Sumedang Akhirnya Jatuhkan Sanksi Kepada Dua Kades Pelaku Foto Mesra
Kata Boy, dari rilis dari United Nation pada masa pandemi radikalisasi di sosial media terjadi peningkatan. Termasuk di Indonesia, 202 juta orang menggunakan internet dan 80 persennya pemilik akun media sosial. Dari 80 persen pemilik akun medsos ini 60 persen adalah kalangan muda, itulah yang menjadi target kelompok jaringan terorisme global.
Dimana teroris ini menghembuskan narasi-narasi kebencian kepada pemerintah.
Menurut Boy, ketimpangan dalam pelayanan publik dan pelayanan oleh negara atau pemerintah menjadi pintu masuk untuk dibangunnya semangat permusuhan kepada negara.
Baca Juga: Ancaman Gagal Panen Pertanian Padi di Desa Cimara Sumedang Berhasil Dikendalikan
“Jaringan terorisme ini memiliki tujuan politik untuk mendelegitimasi kekuatan supra politik di pemerintahan masing-masing dan berharap bisa eksis di negara tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Boy menegaskan, praja IPDN untuk berhati-hati kepada dakwah atau kajian yang berkedok agama namun didalamnya terdapat ajaran-ajaran radikalisme atau terorisme yang disisipi.
“Praja calon pimpinan masa datang harus benar-benar dapat membedakan mana yang dakwah agama, mana yang benar-benar menjadi rencana penuh dengan kekerasan”, tuturnya.
Baca Juga: Panen Raya Cabai di Sumedang, Mentan Syahrul Yasin Limpo Tegaskan Ketersediaan Cabai Cukup
Boy menjelaskan, Jika sudah menghalalkan kekerasan berarti tidak mengacu pada agama manapun, karena semua agama tidak memperbolehkan adanya kekerasan, sedangkan kelompok teroris ini menggunakan agama untuk kepentingan politik agar mereka berkuasa.
Sementara itu, Rektor IPDN, Hadi Prabowo, menegaskan kepada praja untuk betul-betul mencermati pembekalan yang diberikan oleh Kepala BNPT ini sebagai pedoman yang harus dipahami terutama terkait paham-paham atau kelompok-kelompok yang mendukung intoleransi, radikalisme dan terorisme.
“Adanya radikalisme dimulai dengan adanya intoleransi lalu menjadi ekstrimis dan berkembang menjadi terorisme. Hal ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita semua, apalagi sekarang ini selalu berkedok agama”, ujarnya.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK Jelang Musim Qurban, Pemkab Sumedang Siagakan 17 Dokter Hewan
Hadi juga terus mengingatkan seluruh praja IPDN untuk memupuk jiwa kebangsaan dan nasionalisme, tidak memperdebatkan perbedaan agama, kuasai ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap agama sesuai tuntunannya.***
