Network
KABAR PRIANGAN - Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, mengatakan, mendorong semua fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan pembahasan lebih tajam lagi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2021.
Sebab hal tersebut guna menghasilkan rekomendasi perbaikan ke depan. Di mana LPP APBD merupakan cerminan atas kinerja pemerintah.
“Karena itulah selanjutnya menjadi tugas faksi-fraksi untuk menelaah, membedah dan memaksimalkan pembahasannya. Supaya menggambarkan tingkat kinerja pemerintah mengenai penggunaan anggaran,” jelas Asep Sopari.
Baca Juga: Film One Piece: Red Akan Tayang di Indonesia, Ada Karakter Baru Simak di Sini
Langkah tersebut menyoroti penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2021 oleh Pemkab Tasikmalaya pada rapat paripurna DPRD, Jumat 8 Juli 2022 lalu.
Secara pribadi, politikus Partai Gerindra tersebut memandang perlu mengkritisi beberapa hal. Namun lebih detilnya, ia tidak mau mendahuli hasil kajian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tasikmalaya secara kelembagaan.
“Nanti juga akan terungkap pada rekomendasi Banggar. Paling tidak, berharap pemerintah dapat merealisasikan anggaran lebih maksimal lagi, karena saya lihat silpa anggaran pada 2021 masih besar, yakni di atas 200-an miliar,” terang Asep.
Baca Juga: Perhutani Garut Akui Tak Menemukan Longsoran dan Erosi Pada Hulu Sungai Cimanuk
Besarnya silpa pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2021 menunjukkan kurangnya kecermatan sejak perencanaan.
