Network
Malah kini, kata dia, para nakes non ASN ini akan dihapuskan, sehingga membuat dirinya bersama seluruh Tenaga Honorer Nakes merasa resah.
Koordinator Lapangan, Ajang Muh. Miftahul Falah mengatakan, kedatangan mereka merupakan perwakilan dari 1.300 tenaga kesehatan yang tidak bisa hadir karena harus melayani masyarakat sebagai bentuk profesionalitas kerja.
Dia menuntut Pemkot Tasikmalaya agar memperjuangkan kejelasan status Tenaga Honorer Nakes yang telah membantu pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.
“Kami khawatir pada tahun 2023 tenaga Honorer Nakes akan dihapuskan karena tidak termasuk dalam PNS atau PPPK sesuai dengan PP No 49 tahun 2019,” katanya.
Setelah cukup lama berorasi, akhirnya para pengunjukrasa diterima oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Drs. H. Jalaludin, M.Si, Kadinkes, dr. H. Uus Supangat, dan Dirut RSUD, dr. Budi Tirmadi.
Dalam audiensi tersebut, Kadinkes Uus Supangat menyatakan bahwa pihaknya memahami kegalauan para Tenaga Honorer Nakes ini, seiring dengan terbitnya PP No 49 tahun 2019.
Baca Juga: Sempat Diretas Selama Lebih dari 2 Minggu, Mulai Hari Ini Akun Twitter TNI AD Pulih Kembali
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Kota Tasikmalaya senantiasa memperjuangkan nasib para Tenaga Honorer Nakes ini.
Sebagai buktinya, kata Uus, pada saat ini, Sekda Kota Tasikmalaya sedang membahas persoalan polemik tenaga honorer, termasuk honorer nakes ini di Jakarta.
