Network
KABAR PRIANGAN - Kasus penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 327 juta lebih oleh oknum Bendahara Pemerintah Desa Pageralam Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Ar (26), menjadi peringatan bagi semua bendahara desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Jangan sampai bendahara desa atau siapa pun yang mengelola keuangan desa malah tergiur uang negara hingga digunakan untuk kepentingan pribadi atau diluar peruntukannya. Apalagi anggaran yang dialokasikan dari APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan bantuan rakyat miskin.
"Kejadian ini peringatan bagi kita semua tentunya dengan terus membangun desa sadar hukum," jelas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zen, Jumat 30 Desember 2022.
Tentunya untuk membangun desa sadar hukum itu, pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisan serta pihak lainnya yang memang ada ruang untuk membuat desa sadar hukum.
"Jelas bila kami melihat kejadian itu menyangkut mentalitas dari aparatur desa," ujar Zen.
Apalagi dengan permasalahan terkait perjudian tersebut merupakan permasalahan moral maka sebagai umat Muslim harus jauh dari hal tersebut. Kondisi ini pun menjadi bahan bagi pihaknya untuk memberikan pandangan yang utuh kepada semua lapisan terkait integritas. "Sebab tidak mungkin seseorang melakukan aksi seceroboh itu jika memiliki integritas," ucapnya.
Zen menjelaskan, untuk menutupi kebutuhan (anggaran) di Desa Pageralam itu, pihaknya akan dilihat secara utuh seperti di daerah lain. Tentunya Pemkab Tasikmalaya, kata dia, akan melakukan upaya-upaya agar hal tersebut bisa teratasi. Apalgi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti bantuan langsung tunai.
