Penduduk Miskin di Garut pada Tahun 2022 Mencapai 10,42 Persen dari Total Penduduk

KABAR PRIANGAN - Anggota Komisi 4 DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan mendesak pemerintah daerah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Forum Corporate Social Responsibility atau CSR.

Menurut Yudha, pembentukan forum CSR sifatnya mendesak, mengingat angka kemiskinan di Garut masih cukup tinggi.

Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Garut di tahun 2022 sekitar 10,42 persen dari total penduduk Garut sekitar 2.675.547. Ini berarti sekitar 276.670 penduduk Garut dikategorikan miskin dan dari data sebanyak itu sekitar 82.170 dikategorikan miskin ekstrem.

Baca Juga: 10 Tempat Wisata Kuliner di Garut yang Instagramable, juga Terkenal Sambelnya yang Menggugah Selera!

"Di forum konsultasi publik rancangan awal RKPD yang digelar Bappeda, saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya sampaikan agar forum CSR ini segera dimaksimalkan, tapi kata Bappeda forum CSR ini belum dibentuk. Makanya saya mendesak Pemkab Garut untuk segera dibentuk supaya transparan pengelolaan CSR nya," kata Yudha usai mengikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar oleh Bappeda Garut di Hotel Harmoni, Kamis, 12 Januari 2023.

Yudha mengapresiasi Bappeda Garut yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan penghilangan kemiskinan ekstrem di poin pertama untuk RKPD Garut tahun 2024 mendatang.

Namun sangat disayangkan data yang disajikan oleh Bappeda Garut soal jumlah angka kemiskinan itu masih menggunakan data BPS lama tahun 2022 yang belum memiliki by name by address.

Baca Juga: 5 Tempat Wisata Alam di Garut yang Lagi Hits untuk Keluarga, Cocok Dikunjungi saat Libur Nasional 2023

"Kita belum mengetahui siapa saja yang dikategorikan miskin ekstrem, kita harus menunggu hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang dilakukan BPS dan Bappenas di bulan Oktober-November 2022. Pendataan registrasi sosial ekonomi akan selesai secara akurat datanya nanti di bulan Juni 2023. Pendataan regsosek di bulan Maret sampai Mei 2023 tetap harus proses uji publik," ujar Yudha.

Ketua DPC PDIP Garut itu berharap, ketika data regsosek sudah dirilis oleh BPS dan Bappenas di bulan Juni 2023 nanti, maka semua sasaran bantuan sosial, bantuan hibah kewirausahaan di setiap SKPD sasarannnya harus warga Garut yang dikategorikan miskin ekstrem.