Network
"Ambil contoh bantuan permodalan untuk wanita rawan sosial ekonomi yang biasanya janda tak memiliki pekerjaan, maka harus janda yang masuk kategori miskin ekstrem. Kemudian di Dispora ada bantuan kewirausahaan untuk pemuda dibawah 30 tahun, maka penerima manfaatnya harus yang masuk kategori miskin ekstrem," ucapnya.
Baca Juga: Satnarkoba Polres Garut Gagalkan Peredaran Obat Psikotropika Senilai Rp1 M
Penurunan kemiskinan di Garut sendiri, kata Yudha, ditargetkan Bappeda Garut menjadi 6,92 persen di tahun 2024, ini berarti harus ada pengurangan warga Garut yang miskin sebanyak 93 ribu orang.
Dikatakan Yudha, penurunan kemiskinan di Garut akan efektif, jika Pemkab Garut bisa menekan belanja operasi Pemdanya kemudian dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat perlu mengetahuinya saat ini 69 persen APBD Garut masih tersedot untuk belanja operasi pemda Garut itu sendiri," ungkapnya.
Baca Juga: 6 Tempat Wisata di Garut yang Bisa Dijadikan Sebagai Penghilang Penat. Nomor 5 Ada Bukit Teletubies
Yudha menyebutkan, Pemda Garut bisa mengimplementasikan Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tadi.
"Di Garut Perda TJSLP itu sudah ada, tapi forumnya belum ada. Bupati Garut belum kunjung membentuk forum TJSLP ( forum CSR ) yang bisa menghimpun dana CSR tiap perusahaan yang ada di Garut. Kemudian bisa digunaka untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Garut," tegasnya
Menurut Yudha, Garut punya potensi dana CSR yang besar yang bisa dihimpun oleh Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP Kabupaten Garut, yang kemudian bisa digunakan untuk membantu warga Garut yang miskin ekstrem.
Baca Juga: Kadisdik Garut Imbau Jajarannya Ingatkan Dampak Bahaya Permainan Lato lato
