Network
KABAR PRIANGAN - Tanggal 1 Mei atau May Day merupakan hari sakral bagi kalangan pekerja atau buruh di seluruh dunia. Momentum ini kerap menjadi perhatian bagi pemerintah, para buruh dan pengusaha.
Momentum May Day sering dimanfaatkan para buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan mereka. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu buruh se-dunia pun seringkali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Jabar, Enjang Tedi, masalah yang sering muncul berkaitan dengan buruh di Indonesia adalah soal kesejahteraan dan pendapatan yang dianggap tak layak. Ia menyatakan butuh win-win solution agar semua pihak bisa menyikapi persoalan kesejahteraan buruh secara proporsional dan profesional.
Baca Juga: Anies Baswedan Makan di Resto Cibiuk, Beli Surabi danTerkesan Selama di Garut
"Covid-19 yang menerjang Indonesia beberapa tahun lalu masih menyisakan dampak ekonomi yang cukup berat. Dunia usaha pun saat ini masih ketar-ketir untuk kembali bangkit, terlebih menghadapi ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023 ini dan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan para buruh," kata Enjang, Senin, 1 Mei 2023.
Disebutkannya, perlu adanya kesadaran semua pihak untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kaum buruh sehingga mereka bisa hidup lebih layak. Terlebih setiap tahunnya kebutuhan sehari-hari nilainya terus meningkat sehingga wajar jika buruh ingin pendapatan mereka pun naik.
Menyikapi hal itu, Enjang menegaskan dirinya berkomitmen untuk bekerja maksimal menyampaikan aspirasi kelompok buruh menggunakan tugas dan fungsinya di parlemen daerah. Karena secara umum regulasi buruh sebagai payung hukum nasional tersebut diatur dalam undang-undang maupun peraturan menteri oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Di Garut, Anies Minta Pendukungnya Tak Mendebat dan Melawan Isu Negatif Tentang Dirinya
"Kami di daerah tentu berkewajiban menyampaikan aspirasi, berkaitan dengan undang-undang maka DPRD harus bersurat ke DPR menginfokan apa yang menjadi keinginan teman-teman buruh secara umum," ucapnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) inipun menyampaikan Gubernur Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2023 sebesar Rp 1.986.670 atau naik Rp 145.183 dari UMP tahun 2022. Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat, tuturnya, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep. 776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Rata-rata kenaikan UMK 2023 di Jawa Barat adalah 7,09 persen dan UMK tertinggi ada di Kabupaten Karawang sebesar Rp 5.176.179 sedangkan yang terendah terdapat di Kota Banjar sebesar Rp 1.998.119.
Baca Juga: KPU Garut Siap Terima Pengajuan Daftar Bacaleg
Dijelaskannya, sementara itu di Kabupaten Garut, besaran UMK 2023 diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang besarnya dinilai sudah berada di tengah-tengah antara usulan pengusaha dengan buruh.
Pemkab Garut kemudian merekomendasikan UMK ke Pemprov Jabar untuk selanjutnya diputuskan besaran UMK bersamaan dengan kabupaten/kota lainnya hingga akhirnya UMK Garut 2023 ditetapkan Gubernur Jabar sebesar Rp 2.117.318.
"Regulasi tentu dibuat berdasarkan kajian komprehensif meskipun tidak akan memuaskan semua pihak dan juga tidak akan memberatkan semua pihak. Artinya ada upaya jalan tengah yang diambil dan pihaknya akan terus berikhtiar untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat termasuk para buruh," ujar Enjang.
Baca Juga: DPD PKS Garut akan Daftarkan Bacaleg pada 8 Mei Mendatang
Lebih jauh ia berharap pengembangan dunia usaha atau kawasan industri di Kabupaten Garut harus menjadi sumber ekonomi baru yang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian ini akan berdampak bagi perkembangan perbaikan ekonomi sehingga masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera.
"Misalnya, ada skala prioritas yang digunakan dimana pekerja itu lebih diutamakan mereka yang berdomisili di kawasan industri, dalam hal ini wilayah Garut," katanya.
Masih menurut Enjang, tahun ini Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) memutuskan untuk memasukan tema Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat ke dalam kerangka prinsip dan hak dasar ILO di tempat kerja pada bulan Juni 2022 lalu.
Baca Juga: Anies Baswedan Dipastikan Datang ke Garut Sebagai Peserta Istimewa Qiroah Wal Ijazah Kitab Muwatta
Pihaknya disampaikan Enjang pada prinsipnya mendorong agar Tripartit (Buruh, Pengusaha dan Pemerintah) termasuk di Garut agar dapat bekerjasama dengan baik sehingga satu sama lain berdiri diatas prinsip keadilan dan kesejahteraan. Hal ini diyakininya dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para buruh.***
