Network
Ia menuturkan, kasus tersebut terjadi adanya dua nomor induk kependudukan (NIK), yang sama milik anak Bupati dengan salah seorang warga yang tinggal di Kelurahan Kota Kulon. Sedangkan anak Bupati tinggal di Kelurahan Paminggir tetapi sama wilayah Kecamatan Garut Kota.
Baca Juga: 9 Cabor Ikuti Rakorpop KONI Garut, Bupati Rudy: Olahraga Dikelola Pemerintah
"Jadi begini, kejadian itu sejak tahun 2022 lalu. Ada NIK ganda tetapi beda nama namun sama jenis kelamin wanita. Nah yang berhak dan menerima PKH itu wanita warga dari Kelurahan Kota Kulon. Sedangkan anak Pa Bupati, Ya tidak menerima. Sekarang itu sudah klir," ujar Aceng Ahmad Khotib. S.Sos, Rabu 31 Mei 2023.
Aceng menegaskan, kesalahan data itu bukan terjadi di Dinas Sosial (Dinsos), melainkan data dari Kelurahan.
Perlu diketahui, dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.***
