Network
KABAR PRIANGAN - Adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Garut mencuat. Hal ini menyusul keluhan yang disampaikan salah seorang orang tua siswa yang mengaku dimintai uang antara Rp5 juta hingga Rp7 juta jika ingin anaknya lolos ke sebuah SMK ternama di Garut.
Orang tua siswa berinisial RZ (36) menyebutkan, orang yang meminta uang kepadanya adalah seorang anggota komite sekolah di SMK tersebut. Orang tersebut mengaku bisa mengupayakan agar anak RZ bisa lolos seleksi dan masuk ke SMK itu dengan syarat harus bayar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.
Hal ini diungkapkan RZ tentu saja sangat membuatnya kaget. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menolak permintaan oknum anggota komite sekolah tersebut.
Baca Juga: Ratusan Hektare Lahan di Garut Selatan akan Ditanami Jagung R7
"Selulusnya dari SMP, anak saya ingin melanjutkan sekolah ke SMK yang cukup ternama di Garut. Saya pun langsung datang ke SMK dimaksud untuk mendaftarkan anak saya," ujar RZ, Senin, 12 Juni 2023.
Namun tak lama setelah dirinya pulang dari SMK, tutur RZ, ia dihubungi seorang anggota komite di SMK itu. Tanpa banyak basa-basi, orang tersebut terang-terangan menyebutkan bisa memasukan anak RZ ke SMK asal RZ mau mengeluarkan uang pelicin yang besarannya antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.
Menurut RZ, uang pelicin tersebut sebagai syarat agar anaknya diprioritaskan masuk ke sekolah yang memang banyak diminati itu. Namun menurutnya, uang pelicin yang diminta oknum anggota komite sekolah itu sangat memberatkan orang tua siswa.
Baca Juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Wabup Garut Lepas Burung dan Tanam Pohon
RZ pun mengaku sangat menyesalkan masih adanya oknum-oknum yang memanfaatkan momentum PPDB untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Praktek pungli seperti ini jelas sangat disayangkan karena bisa menyebabkan seleksi siswa tidak berlangsung secara fair dan ini tentu sangat merugikan.
"Ini sangat ironis apalagi selain mengaku sebagai anggota komite sekolah, oknum itu juga mengaku aktif di Dewan Pendidikan Garut. Ini menunjukan bukti bagaimana carut marutnya pelaksanaan PPDB di Garut," ucapnya.
