Network
"Akses harus disetujui oleh konsorsium otoritas, karena pusat datanya tak hanya satu. Kalau ada hacker bobol satu, konsorsium tak setujui, dia dikembalikan ke stage awal," kata Ridho, didampingi Ketua DPD Partai Ummat Kota Tasikmalaya, H. Ena Mulyana.
Penerapan e-voting berbasis blockchain ini menurut dia bisa memangkas biaya Penilu 2024 yang dialokasikan memakan biaya Rp 110 triliun.
Dia mengklaim pemerintah bisa hemat sekitar Rp 88 triliun lebih jika memanfaatkan teknologi ini.
Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Bank Indonesia Tasikmalaya Gelar Pagelaran Kreasi Priangan Timur
Karena proses penyelenggaraan Pemilu dan perhitungan suara dilakukan secara online sehingga beban biaya lebih hemat.
"Biaya Pemilu Rp 110 triliun sangat besar. Dengan e-voting berbasis blockchain banyak anggaran yang bisa dipangkas, seperti biaya badan adhoc, biaya kertas, dan lainnya," kata Ridho.
Dia merinci, biaya untuk penyelenggara sebesar Rp46 triliun, Bawaslu Rp33 triliun dan tinta, kertas dan peralatan lainnya Rp16 triliun.
Baca Juga: Rahmat Wardi Divonis Dua Tahun Penjara, Bagaimana dengan Herman Sutrisno? KPK: Sudah Sidang Dakwaan
"Ya bisa hemat sekitar 80 persen, bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting," kata Ridho.
Ridho bahkan mencontohkan, jika anggaran itu digunakan untuk membangun kampus perguruan tinggi, maka akan ada puluhan kampus baru.
