Network
KABAR PRIANGAN – Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengusulkan agar Pemilu 2024 mendatang menggunakan pemungutan suara online atau e-voting berbasis teknologi blockchain.
Usulan agar agar Pemilu 2022 menggunakan pemungutan suara online atau e-voting berbasis teknologi blockchain dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi saat menggelar pelantikan pengurus DPD Partai Ummat 9 kota/kabupaten di Kota Tasikmalaya, Sabtu 28 Mei 2022.
Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengusulkan agar Pemilu 2022 menggunakan pemungutan suara online berbasis teknologi blockchain karena bila menggunakan e-voting konvensional dengan pusat data yang terpusat, rentan dibobol hacker.
"Jika hal itu terjadi ya wassalam. Tapi kalau teknologi blockchain berbeda, karena pusat datanya banyak," kata Ridho.
Ridho menambahkan teknologi blockchain sejauh ini dinilai efektif karena memiliki banyak server sehingga ada sistem konsorsium otoritas.
Bahkan ketika satu server diretas, maka sistem akan membawanya kembali ke stage awal. Teknologi blockchain sendiri banyak digunakan oleh cryptocurenncy.
Baca Juga: Rezky Aditya Jelaskan Tes DNA untuk Anak Wenny Ariani Urung Dilakukan Karena Hal Ini
"Akses harus disetujui oleh konsorsium otoritas, karena pusat datanya tak hanya satu. Kalau ada hacker bobol satu, konsorsium tak setujui, dia dikembalikan ke stage awal," kata Ridho, didampingi Ketua DPD Partai Ummat Kota Tasikmalaya, H. Ena Mulyana.
Penerapan e-voting berbasis blockchain ini menurut dia bisa memangkas biaya Penilu 2024 yang dialokasikan memakan biaya Rp 110 triliun.
Dia mengklaim pemerintah bisa hemat sekitar Rp 88 triliun lebih jika memanfaatkan teknologi ini.
Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Bank Indonesia Tasikmalaya Gelar Pagelaran Kreasi Priangan Timur
Karena proses penyelenggaraan Pemilu dan perhitungan suara dilakukan secara online sehingga beban biaya lebih hemat.
"Biaya Pemilu Rp 110 triliun sangat besar. Dengan e-voting berbasis blockchain banyak anggaran yang bisa dipangkas, seperti biaya badan adhoc, biaya kertas, dan lainnya," kata Ridho.
Dia merinci, biaya untuk penyelenggara sebesar Rp46 triliun, Bawaslu Rp33 triliun dan tinta, kertas dan peralatan lainnya Rp16 triliun.
Baca Juga: Rahmat Wardi Divonis Dua Tahun Penjara, Bagaimana dengan Herman Sutrisno? KPK: Sudah Sidang Dakwaan
"Ya bisa hemat sekitar 80 persen, bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting," kata Ridho.
Ridho bahkan mencontohkan, jika anggaran itu digunakan untuk membangun kampus perguruan tinggi, maka akan ada puluhan kampus baru.
"Membangun satu kampus itu butuh sekitar Rp100 miliar, jadi akan banyak kampus baru di Indonesia. Separuh anggaran digunakan untuk memberi beasiswa, maka akan indeks pendidikan kita akan meningkat," kata Ridho.
Selain itu penerapan teknologi blockchain menurut Ridho bisa menghindari risiko kelelahan petugas apalagi Pemilu kali ini dilalukan serentak.
"Pemilu 2019 menyebabkan 800 KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit. Ini bisa dihindari. Kemudian dari sisi pelanggaran atau kecurangan juga bisa ditekan," kata Ridho.
Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan opsi ini agar Pemilu Indonesia lebih berkualitas. "Ini usulan kami agar kualitas pemilu kita lebih baik," kata Ridho.
Baca Juga: Polisi Swiss Memperluas Lokasi Pencarian Emmeril Kahn Mumtadz
Sementara itu kedatangan Ridho ke Tasikmalaya juga jadi bagian dari persiapan partai berlambang bintang tersebut menjalani verifikasi peserta Pemilu 2024.
Adapun dalam pelantikan pengurus DPD Partai Ummat 9 kota/kabupaten di Kota Tasikmalaya, sembilan DPD PU yang dilantik oleh Ketua DPW PU Jabar H. Daris SH itu yakni Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Garut, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon serta Kab. Subang.
Tampak hadir pula Ketua Dewan Syuro DPP Partai Ummat (PU) Amien Rais.***
