Network
KABAR PRIANGAN - Kasus stunting di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah. Dampak dari stunting yang patut dirisaukan bukan hanya sekedar urusan tinggi badan pada anak, melainkan rendahnya kemampuan belajar, keterbelakangan mental, dan bisa memicu munculnya penyakit-penyakit kronis.
Pemerintah sendiri sudah memasang target capaian penurunan stunting sebanyak 14% di tahun 2024. Dilansir kabar-priangan dari antaranews, pihak Badan Koordinasi Keluarga Besar Nasional (BKKBN) mengadakan rapat koordinasi bersama mitra guna menindaklanjuti arahan presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 25 Januari lalu.
Rapat koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting.
Baca Juga: Siap-Siap Bansos Pangan Direncanakan Cair Bulan Ramadhan Ini, Untuk Tiga Bulan Mulai Maret-Mei
Dalam rapat koordinasi yang digelar 7-8 Maret 2023, Deputi Bidang Advokasi BKKBN, Mobilisasi dan Informasi (ADPIN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, rapat koordinasi kemitraan BKKBN merupakan forum pertemuan untuk meningkatkan komitmen bersama antara BKKBN dan mitra.
Ia juga menyampaikan ingin memperkuat Program Bangga Kencana (Pembinaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan upaya percepatan penurunan stunting.
Pada kesempatan ini, pihak BKKBN juga merancang beberapa kegiatan guna meningkatkan bantuan bagi keluarga yang berisiko stunting dan optimalisasi pelayanan posyandu untuk masyarakat.
"Selain itu, kegiatan tersebut difokuskan untuk meningkatkan cakupan bantuan bagi keluarga berisiko stunting dan meningkatkan kebutuhan gizi anak berisiko stunting melalui Program Bapak dan Ibu Asuh untuk Anak Stunting (BAAS)," ujar Santoso saat menyatakan hasil rakor tahun 2023.
"Melalui rapat koordinasi ini, kami juga akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan serta mengoptimalkan posyandu untuk intervensi tumbuh kembang balita," kata Santoso melanjutkan.
Dalam acara rakor ini turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, perwakilan DPR RI, TNI, Polri, organisasi masyarakat, dunia usaha dunia, seluruh perwakilan BKKBN Provinsi, Organisasi Keluarga Berencana Daerah (OPDKB) dari 524 kabupaten dan kota, Ikatan Bidan Indonesia, dan Penggerak Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK).*
