Network
KABAR PRIANGAN - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Prof Dr Mahfud MD mengatakan, Panji Gumilang dan pondok pesantren yang dipimpinnya, Ponpes Al Zaytun di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam (DI) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosoewirjo. Hal itu terjadi karena pada masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan.
"Imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif, hanya kalangan Islam yang punya ijazahlah yang bisa masuk ke pemerintahan. Di sisi lain, banyak pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam yang tak tertampung dalam
tugas-tugas di pemerintahan negara baru," kata Mahfud MD dalam acara Halaqah Ulama Nasional 2023 di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, Rabu 12 Juli 2023, dilansir Antara.
Baca Juga: Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan Penistaan Agama Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang, Ini Langkah-langkahnya
Setelah itu, lanjut Mahfud, banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya, namun ada juga yang marah karena tidak tertampung dalam pemerintahan. "Terpinggirkannya kalangan Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam, salah satunya adalah Kartosoewirjo
yang kemudian mendirikan DI atau NII," ucap Mahfud MD.
Mahfud menyebutkan, perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan NII sebenarnya terus berlanjut dan masih ada ekornya sampai sekarang. "Hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah NII," ucapnya.
Ditambahkannya, NII merupakan organisasi tanpa bentuk yang beroperasi dengan gerakan bawah tanah. NII memiliki struktur yang terdiri dari syekh yang memimpin, gubernur, menteri, bupati hingga camat. Namun pemikiran Kartosoewirjo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu diketahui
oleh pemerintah. "NII bikinan Kartosoewirjo yang seolah sudah tamat itu kemudian dioperasi kembali oleh intelijen," kata Mahfud.
Meski sudah ditumpas di berbagai tempat, pemerintah mengetahui NII sebenarnya masih hidup. Sehingga pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu, NII versus NII. "Nah, (NII) itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 1970-an, NII oleh pemerintah dipecah, diadu, yang satunya untuk melawan yang lain. Itu operasi yang dilakukan Ali Moertopo," tutur mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Baca Juga: Giliran Puluhan Ulama dan Kiai Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar
"Memang begitu dulunya, dulu ada Komando Jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, setelah itu ditangkap lalu dicitrakan ada Komando Jihad yang sama dengan NII sebelumnya," ucap Mahfud seraya menyebutkan dirinya mendengar hal itu dari sumbernya langsung.
