Network
KABAR PRIANGAN - Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Ajaran 2024/2025 menimbulkan polemik dan penentangan keras dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Tak hanya protes di tingkat kampus, mahasiswa juga mengadukan permasalahan yang memberatkan tersebut dengan berunjuk rasa ke Gedung DPR RI. Soalnya, kenaikan UKT sangat tinggi hingga berlipat-lipat.
Salah satunya disampaikan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto saat unjuk rasa bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI). Ketika menyampaikan hal itu di depan anggota Komisi X DPR, Kamis 16 Mei 2024, diketahui kenaikan UKT 2024//2025 di Unsoed hingga 300-500 persen.
Baca Juga: Larang Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi, LSM Pemuda Tolak RUU Penyiaran
Di Fakultas Peternakan Unsoed, misalnya, UKT yang sebelumnya Rp 2,5 juta naik menjadi Rp 14 juta berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024. Perkembangannya Rektorat Unsoed kemudian mencabut peraturan itu yang diganti dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 pada 3 Mei 2024. Namun, dalam pergantian peraturan tersebut penurunan UKT hanya Rp 81.000.
Polemik pun kian melebar sehingga kenaikan UKT yang luar biasa itu menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan, termasuk pemerhati pendidikan. Apalagi dengan maraknya media sosial melalui pesan berantai aplikasi perpesanan, pemerintah dinilai tak lagi memperhatikan dan peduli terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak bangsanya sendiri.
Baca Juga: Terduga Pelaku Ilegal Logging di Pangandaran Ditangkap Polisi, 1 Masih DPO
Mendikbudristek telah bertemu Presiden Jokowi
Akhirnya, polemik itu ditanggapi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Ia menyebutkan keputusan pembatalan kenaikan UKT, seperti disampaikan dalam siaran pers Kemendikbudristek, Senin 27 Mei 2024. "Menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan UKT," tulis siaran pers yang diterima kabar-priangan.com (Pikiran Rakyat Media Network).
Nadiem mengatakan dirinya telah bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta hari itu, dan Jokowi menyetujui kenaikan UKT dibatalkan. "Terima kasih atas masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Saya mendengar sekali aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," ujar Nadiem seusai bertemu Jokowi.
Baca Juga: Polisi Amankan 5 Pelaku Tawuran di Sumedang yang Viral di Medsos
