Network
KABAR PRIANGAN - Pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak hanya mengupayakan bantuan sosial untuk masyarakat terkena dampak pandemi. Pemerintah juga seharusnya melakukan upaya menjaga eksistensi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tersebar di daerah.
Demikian disampaikan, Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Sumedang, Titus Diah menyusul banyaknya keluhan para pelaku UMKM di Sumedang yang terancam terpuruk pada masa pandemi ini.
"Jadi pemerintah menangani dampak selama pandemi. Pemerintah diharapkan melakukan upaya agar para pelaku kerajinan dan UMKM pulih, dan hidup kembali," ujar Titus 13 Agustus 2021.
Baca Juga: Kebakaran di Jatinangor, Telan Kerugian Hingga Rp. 1 M
Titus mengatakan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan) dan lainnya itu tidak akan memulihkan ekonomi.
Justru pemerintah pusat maupun daerah harus punya upaya mendukung pelaku kerajinan supaya bisnisnya bisa berjalan kembali.
Ia menggambarkan, di Sumedang, hampir 90 persen pelaku UMKM sudah tidak berproduksi lagi akibat dampak pandemi. Sementara sekitar 10 persen lagi masih bertahan, tapi itupun hanya melayani pesanan yang sudah kontinyu saja.
Baca Juga: Rumah Panggung Milik Buruh Tani di Sumedang Ludes Terbakar
"Di Sumedang sangat banyak pelaku UMKM yang menjerit karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan bisnisnya dilumpuhkan," ujarnya.
Menurutnya, meski pemerintah sudah mengupayakan bantuan kepada masyarakat dari segi sosial, namun dari segi bisnis belum ada capaian.Oleh karena itu Ia mendorong pemerintah, agar melakukan upaya membangkitkan UMKM yang semakin terpuruk.
