KABAR PRIANGAN - Para pejabat Hamas mendekati kesepakatan gencatan senjata dengan Israel setelah berminggu-minggu berperang di Jalur Gaza, menurut Ismail Haniyeh, pemimpin kelompok Palestina yang memerintah daerah kantong yang terkepung itu.
Pemimpin Hamas, Haniyeh, mengatakan kepada Reuters Selasa, 21 November 2023 bahwa kelompoknya telah menanggapi Qatar sebagai mediator kesepakatan gencatan senjata.
Haniyeh tidak memberikan rincian lebih lanjut, namun seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perundingan akan berfokus pada durasi gencatan senjata akan berlangsung, pengaturan truk bantuan untuk memasok kebutuhan di semua area di Gaza, pemindahan korban luka-luka ke negara lain untuk mendapatkan perawatan dan pertukaran tawanan Israel yang dibawah pengawasan Hamas dengan tawanan Palestina di Israel.
Qatar jadi Penengah Perundingan
Kedua belah pihak akan membebaskan wanita dan anak-anak dan rinciannya akan diumumkan oleh Qatar, yang menjadi penengah dalam perundingan tersebut, kata pejabat Hamas, Ezzat el-Reshiq.
Ia mengatakan bahwa pembicaraan antara kedua belah pihak yang bertikai telah berlangsung selama berminggu-minggu, dan ia juga menambahkan bahwa pihak Israel mengulur-ulur waktu untuk mencapai kesepakatan tersebut.
Pejabat Hamas tersebut mengatakan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh semua brigade di Gaza melalui panggilan telepon, "Karena kami selalu bersatu, baik di medan perang maupun dalam membuat keputusan politik".
Secara terpisah, dalam pernyataan yang dikutip oleh situs berita Israel Walla, pejabat senior Hamas Yahya Sinwar mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan melarang aktivitas pesawat Israel di Gaza selama gencatan senjata.
Resolusi PBB
Pembicaraan mengenai kesepakatan mengenai tawanan telah beredar selama berhari-hari ketika mediator Qatar mengupayakan kesepakatan bagi Hamas dan Israel untuk menukar tawanan sebagai imbalan atas gencatan senjata sementara yang akan meningkatkan pengiriman bantuan darurat kepada warga sipil Gaza.
Pekan lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan "Jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Jalur Gaza" untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis setelah empat kali gagal dalam menanggapi perang Israel-Hamas.
Baca Juga: Rumah Sakit Indonesia di Gaza Dikepung Tank Tentara Israel, Kejadian di RS Al-Shifa Akan Terulang?
Resolusi tersebut, yang diperkenalkan oleh Malta, juga menyerukan "koridor di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari yang cukup" untuk melindungi warga sipil, terutama anak-anak, kata Duta Besar Vanessa Frazier kepada Dewan Keamanan PBB.
Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan pada hari Senin, 20 November 2023 bahwa dunia menyaksikan tingkat kematian warga sipil yang "tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya" di Gaza dibandingkan dengan konflik lainnya sejak ia menjadi sekretaris jenderal organisasi internasional tersebut pada tahun 2017.
"Yang jelas, dalam beberapa minggu ini kita telah menyaksikan ribuan anak-anak terbunuh, jadi inilah yang penting," ujar Guterres di New York ketika mempresentasikan laporan lingkungan hidup PBB yang baru.
Baca Juga: Rumah Sakit Indonesia di Gaza 'Tidak Berfungsi', Petugas Kesehatan Kewalahan Tangani Korban Luka
Sedikitnya 13.000 warga Palestina --sekitar 5.600 di antaranya anak-anak dan 3.500 perempuan-- telah terbunuh di Gaza sejak Israel melancarkan serangan udara dan darat ke Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023 yang dilakukan Hamas dengan sasaran Israel, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza.
Hamas dan kelompok-kelompok sekutunya menawan sekitar 240 tawanan selama serangan mereka ke Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang, menurut pihak berwenang Israel.***