Network
Apakah para pemukim didukung oleh pemerintah Israel?
Ya, pemerintah Israel secara terbuka mendanai dan membangun pemukiman bagi orang Yahudi untuk tinggal di sana. Otoritas Israel memberikan pemukimnya di Tepi Barat sekitar 20 juta shekel (USD 5 juta) per tahun untuk memantau, melaporkan, dan membatasi pembangunan Palestina di Area C, yang mencakup lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat. Uang tersebut digunakan untuk menyewa pengawas dan membeli pesawat tanpa awak, citra udara, tablet, dan kendaraan.
Baca Juga: Ini Daftar Harga Tiket Golden Disc Award 2024 di Jakarta yang Menuai Protes Warganet
Pada tanggal 4 April 2023, pihak berwenang Israel meminta untuk melipatgandakan jumlah tersebut dalam anggaran negara, menjadi 40 juta shekel (USD 10 juta). Selama beberapa tahun terakhir, tentara Israel telah mengoperasikan sebuah hotline yang disebutnya War Room C, bagi para pemukim untuk menelepon dan melaporkan pembangunan pemukiman Palestina di Area C.
Undang-undang Israel memungkinkan para pemukim untuk merampas tanah Palestina
Pemerintah Israel bahkan mencantumkan dalam undang-undangnya mengenai pendudukan tanah Palestina sehingga rakyat Israel dapat menggunakannya. Antara lain:
1. Israel telah mendeklarasikan sekitar 26 persen wilayah Tepi Barat sebagai "tanah negara", di mana pemukiman dapat dibangun.
2. Israel menyatakan telah menggunakan cara-cara legal untuk mengambil alih properti Palestina untuk kebutuhan publik seperti jalan, pemukiman dan taman.
3. Setelah penandatanganan Perjanjian Oslo 1993 dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pemerintah Israel secara resmi menghentikan pembangunan permukiman baru, namun permukiman yang sudah ada terus berkembang.
Baca Juga: Peluang Kopi Sumedang Diekspor ke Spanyol Terbuka Lebar
Namun pada tahun 2017, Israel secara resmi mengumumkan dimulainya pembangunan permukiman baru seiring dengan populasi pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur tumbuh dari sekitar 250.000 pada tahun 1993 menjadi hampir 700.000 pada bulan September 2023.
Perdana Menteri Netanyahu telah mendukung perluasan permukiman sejak ia pertama kali berkuasa pada tahun 1996. Ada juga organisasi-organisasi "non-pemerintah" Israel yang bekerja untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka dengan menggunakan celah dalam undang-undang pertanahan.
