Korban Pemotongan Bansos Provinsi Jabar Terus Bermunculan, Begini Kata Kejaksaan

21 Februari 2021, 19:05 WIB
Tujuh lembaga pendidikan dan keagamaan yang menjadi korban pemotongan bantuan sosial kembali mendatangi kantor LBH Ansor dan diterima di ruangan rapat PC NU Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 18 April 2021 lalu /Dok. kabar-priangan.com / Aris MF/

KABAR PRIANGAN - Dugaan adanya pemotongan dana hibah bantuan sosial  atau bansos terhadap lembaga pendidikan dan keagaamaan di Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari anggaran Bantuan Pemprov Jawa Barat tahun 2020 diperkirakan dialami oleh puluhan bahkan ratusan lembaga.

Berdasarkan penelusuran kabar-priangan.com, pemotongan bantuan yang besarannya lebih dari 50 persen tidak hanya terjadi pada tujuh lembaga di Kecamatan Sukarame saja. Akan tetapi di kecamatan lainya pun kini bermuncul pengaduan atas pemotongan bantuan dari sumber anggaran yang sama.

Bahkan terang-terangan kini nama pengusungnya pun telah beredar di kalangan masyarakat. Untuk besarannya yakni sama, dari mulai Rp 200 juta, Rp 300 juta hingga ada yang Rp 500 juta.

Baca Juga: Dudi Supardi: Laporkan Jika Ada Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa

Pemotongan bantuan serupa seperti terjadi pada lembaga pendidikan keagamaan yang ada di kecamatan Cigalontang, Sodonghilir, Salawu, Sukaraja dan Singaparna.

Di kecamatan Cigalontang misalnya, penerima bantuan dari Desa Sirnajaya dan Tanjungkarang diketahui mengalami pemotongan bantuan 50 sampai 60 persen dari nilai bantuan yang semestinya mereka terima.

Begitu pula di Kecamatan Sukaraja yang mengaku dari Rp 340 juta nilai bantuan hanya mendapatkan Rp 150 juta saja. Selebihnya dibawa kembali oleh pihak tertentu yang semula menawari bantuan pada mereka.

Di kecamatan Salawu, setidaknya diketahui ada 8 lembaga yang mengalami nasib serupa. Begitu pun di kecamatan Sodonghilir, seperti di Desa Cukangjayaguna, Desa Cukangkawung dan Desa Pakalongan. Disini bahkan ada lembaga yang seharunya mendapatkan bantuan Rp 500 juta akan tetapi dipotong dan hanya tersisa Rp 150 juta saja.

Baca Juga: Perjalanan Nissa Sabyan, Bermula dari Mengcover Lagu Nuansa Islami Hingga Dituduh Pelakor

Sejumlah perwakilan dari lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi korban pemotongan dana hibah Banprov Jabar tahun anggaran 2020 ini pun membeberkan kronologis terjadinya pemotongan dana hibah tersebut.

Salah seorang Sekretaris lembaga pendidikan di Kecamatan Sodonghilir penerima hibah Banprov Jabar berinisial AA menyebutkan, pada sekitar bulan Juli 2020, pihak lembaga mendapat tawaran dana hibah Banprov Jabar dari seseorang yang datang langsung ke lembaga.

Ia mengaku memiliki kedekatan khusus dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan minta pihak lembaga untuk menyerahkan stampel lembaga beserta nomor rekeningnya.

Baca Juga: Mulai 11 April 2021, Perpanjangan SIM Bisa Dilakukan Secara Online

"Karena ia mengaku kenal dekat dengan orang yang disebut-sebut sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kami pun menyerahkan stampel dan nomor rekening. Hingga pada beberapa bulan kemudian ada kabar bahwa uang bantuan sudah cair dan masuk ke rekening," jelas AA di hadapan Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya.

Namun AA mengaku tidak tahu menahu soal proposal apalagi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sebab ia sama sekali tidak mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi, selain menyerahkan stempel dan nomor rekening.

Namun yang pasti, lanjut dia, seteleh menarik uang dari rekening di salah satu bank di Cibalong, maka langsung datang seseorang untuk mengambil uang tersebut.

"Dari total Rp 500 juta, kami hanya menerima Rp 150 juta saja" ungkapnya.

Baca Juga: Kader NU Dituntut Berikan Kontribusi Positif untuk Bangsa

Sementara itu, Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik mengatakan, kasus pemotongan hibah Banprov di Sodonghilir, modusnya tidak jauh berbeda seperti yang terjadi di Kecamatan Sukarame. Pihak lembaga pendidikan ini juga mengaku tidak pernah membuat proposal dan juga menandatangani NPHD.

"Kami juga menerima informasi baru, bahwa kasus tersebut juga terjadi di Kecamatan Cigalontang dan Sukaraja. Mereka yang datang ke LBH Ansor, jelas akan kami kawal dan didampingi selama proses pemeriksaan oleh APH baik di kejaksaan maupun kepolisian," terang Asep, Minggu, 21 Pebruari2021.

Ditambahkan, seperti yang dialami oleh lembaga pendidikan keagamaan penerima hibah di Kecamatan Sukarame, para korban pemotongan ini rata-rata hanya menyerahkan stempel dan dokumen lembaga seperti rekening. Setelah itu tidak tahu hingga akhirnya ada informasi jika dana Banprov turun dan masuk rekening lembaga.

Proses penyidikan terhadap korban pemotongan dana hibah bansos ini kini ditangani Satreskrim Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Kepolisian fokus menangani kasus yang terjadi di kecamatan Sukarame. Sementara Kejaksaan juga menyelidiki kasus di kecamatan lainnya.

Baca Juga: Wagub Jabar Bonceng Tentara di Manonjaya, Ada Apa?

Dihubungi terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donni Roy Hardi  mengatakan, pelaporan soal dugaan pemotongan dana hibah bansos provinsi kepada lembaga pendidikan dan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya, memang sudah ada yang masuk ke kejaksaan.

Bahkan direncanakan pada Senin, 22 Pebruari 2021 serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan bakal dilakukan terhadap para penerima sebagai saksi awal.

"Sudah, ke kami juga ada. Kita sedang tangani, dan masih tertutup. Yang jelas kalau ada hasilnya, nanti kita akan sampaikan. Yang jelas sudah ada pelaporan masuk ke kejaksaan," singkatnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno saat dikonfirmasi soal klarifikasi dari perwakilan lembaga pendidikan keagamaan yang didampingi oleh LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp tidak menjawab.***

 

Editor: Teguh Arifianto

Tags

Terkini

Terpopuler