KABAR PRIANGAN - Pada pesta demokrasi pemilhan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Garut yang diselenggarakan pada Selasa 8 Juni 2021 tempo hari, virus politik uang (money politic) masih merebak di tengah masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah daerah pun hingga kini masih belum memiliki protokol atau aturan yang ketat terkait politik uang tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Forum Pemerhati Desa, Roni Faisal Adam, Rabu 09 Juni 2021.
Baca Juga: Panitia Jalan Santai 'Hari Antikorupi' di Kota Banjar Dipolisikan, Begini Penyebabnya...
Padahal, tutut mantan kepala desa tersebut, virus politik uang ini akan mempengaruhi keterpilihan para calon lain yang dianggap bisa mengutamakan keberpihakan pada masyarakat, profesionalisme, dan dedikasi dalam membangun desa.
"Nah, calon-calon kepala desa yang diharapkan seperti ini akan berguguran terimbas virus politik uang," ucapnya.
Menurut Roni, pilkades merupakan bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini, merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat.
Baca Juga: Innalillahi, Anggota DPRD Garut Meninggal Dunia Karena Covid-19
Dalam pelaksanaannya begitu terasa hubungan emosional antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya secara objektif.
Menurutnya, pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi pada pilkades sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu atau pilkada.
"Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon-calon pemimpin tidak lagi mutlak. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih." ujar Roni Faisal Adam.
Dengan demikian sosialisasi program atau visi misi sering kali tidak dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik.
Sehingga kedekatan pribadi, akan sering kali banyak dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya. Di sini unsur nepotisme masih begitu kental membudaya.
"Kolusi, dan hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih. Demikian juga dengan unsur money politic sering dijadikan iming-iming dorongan dalam pemilihan." ujarnya.***