KABAR PRIANGAN - Persaingan dalam ajang Pemilihan Rektor Universitas Siliwangi (Pilrek Unsil) Tasikmalaya 2022 bakal ketat. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah Bakal Calon (Balon) Rektor Unsil yang mengambil formulir yakni menjadi 10 orang, Selasa 14 Desember 2021.
Saat akhir pendaftaran Pilrek Unsil 2022 tersebut, Tommy Apriantono MSc, PhD, Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), melakukan pengambilan formulir yang dimandatkan kepada Ari Gumilang.
"Sampai batas akhir pengambilan formulir pendaftaran, Alhamdulillah terjaring 10 Balon Rektor Unsil Pilrek Unsil 2022 yakni tujuh orang dari internal dan tiga orang dari eksternal. Eksternal dua orang dari Unpad dan seorang dari ITB," kata Pengarah Pilrek Unsil, Dr. Iwan Kuswandani.
Baca Juga: Tiga Bakal Calon Rektor Unsil Ambil Formulir. Dr. Nundang Diantar oleh Tiga Balon Rektor
Sebelumnya, masih pada hari itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof. Muradi memastikan diri untuk ikut bursa calon Rektor Unsil setelah melakukan pengambilan formulir pendaftaran.
Muradi yang dikukuhkan jadi profesor pada usia 42 tahun ini berkomitmen untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah antara Yayasan Unsil dengan Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (Himpus).
Hal itu terkait masalah purnabakti yang ngambang serta harta gono-gini yang belum selesai dalam rentang dua tahun jika dirinya ditakdirkan menjadi rektor di perguruan tinggi negeri tersebut.
Baca Juga: Di Sumedang, Wagub Jabar Pesan Agar Sekda Bekerja Tulus dan Ikhlas
Menurutnya, dengan persoalan seperti itu, sulit bagi siapa pun rektornya untuk fokus membawa Unsil take off lebih berkembang. "Makanya, persoalan itu harus selesai dan saya sudah punya skema dalam menyelesaikannya," ujarnya.
"Saya sudah berbicara dengan Himpus untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya," ujar Muradi seusai melakukan pengambilan formulir pendaftaran.
Ia pun mengaku menemukan fakta ada sejumlah dosen muda berkualitas yang kesulitan naik pangkat. "Saat ini rata-rata guru besar berusia di kisaran 60 tahun. Sehingga ada gap atau kesenjangan antara dosen senior dan dosen muda," katanya.
Tak heran, lanjutnya, untuk mengisi jabatan sejumlah pimpinan di fakultas juga tampaknya sangat terbatas karena regenerasi melalui pendampingan tenaga pendidik tak berjalan maksimal.
"Hal itu boleh jadi ada yang salah dalam pendampingan tenaga pendidiknya, sehingga perlu buka ruang yang lebih luas dalam memfasilitasi hak tenaga pendidik itu," kata Muradi.
Karena itu, ia mengaku akan mendorong percepatan lektor ke lektor kepala dan dari lektor kepala jadi guru besar. "Jadi kesenjangan bisa dikurangi," ujar Muradi.
Ia menambahkan, poin lain yang menjadi perhatiannya adalah memberi perlakuan yang sama antara dosen ASN dan PPPK yang selama ini timpang.
"Jadi nanti saya akan mengusulkan perubahan statuta supaya tidak ada gap tersebut sembari mendorong perubahan status dari Satker ke BLU dengan harapan terbuka celah lain untuk pengelolaan tambahan bagi kampus," tuturnya.
Ia pun menyoroti lemahnya jejaring Unsil di pusat, sehingga proses pengangkatan dosen, kenaikan jabatan dan lainnya ikutan terhambat. "Nah dengan skema tersebut, beban Unsil untuk menyejajarkan diri dengan PTN lain akan berkurang," ucapnya.*