KABAR PRIANGAN - Sebanyak 8 persen anggaran Dana Desa (DD) tahun 2022 di wilayah Kabupaten Sumedang, bakal dialokasikan untuk penangan kemiskinan dan stunting.
Pengalokasian 8 persen anggaran DD di desa-desa ini, merupakan salah satu target prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting di tahun 2022.
"Pada tahun ini, Kabupaten Sumedang telah menargetkan sebanyak 8 persen Dana Desa, harus dialokasikan untuk pengentasan masalah kemiskinan, dan stunting," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, Endah Kusyaman.
Baca Juga: Rumah Ketua IJTI Galuh Raya di Ciamis Nyaris Dibobol Maling di Siang Bolong
Hal itu dikatakan Endah saat memberikan sambutan pada acara Peningkatan Kapasitas Pendamping Posyandu Juara (PPJ), di Aula Tampomas, IPP Kabupaten Sumedang, Jumat, 18 Februari 2022.
Endah menuturkan, Pemda Kabupaten Sumedang saat ini telah mendeklarasikan gerakan bersama melawan kemiskinan. Gerakan ini, tentunya harus diikuti oleh semua pihak termasuk Pemerintah Desa.
Maka dari itu, Pemerintah Desa juga dituntut harus ikut bersama-sama menyukseskan gerakan bersama melawan kemiskinan ini.
Salah satunya, kata dia, dengan dengan mengalokasikan 8 persen anggaran DD untuk penanganan kemiskinan dan stunting di wilayah desanya masing-masing.
"Dalam prakteknya, pengalokasian anggaran DD ini salah satunya untuk mengoptimalkan kinerja Posyandu di seluruh desa," ujar Endah.
Berkaitan dengan kegiatan PPJ, sambung Endah, ini merupakan salah satu program Inovasi Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.
Baca Juga: Pengisi Suara Conan Edogawa dan SpongeBob, Ahmad Zulkifli Lubis Meninggal Dunia
“Guna mendukung pencapaian target dan sasaran Kegiatan Revitalisasi Posyandu Jabar Juara sekaligus mendorong tercapainya peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM),” katanya.
Kegiatan PPJ di Sumedang ini, kata Endah, diselenggarakan langsung oleh DPMD Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan peserta dari Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung.
"Tugas pokok kerja Posyandu ini, tidak terlepas dari kinerja peran PPJ yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Khusus di Kabupaten Sumedang, saat ini tercatat sudah ada sekitar 1600 Posyandu," tuturnya.
Diakhir sambutannya, Endah berpesan agar PPJ dapat difokuskan pada penguatan kelembagaan, pendataan aktivitas, penguatan pendampingan, peningkatan publikasi, peningkatan jumlah posyandu mandiri, serta aktivitas penurunan stunting dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.***