Network
KABAR PRIANGAN - Adanya aksi unjurasa ratusan Kepala Desa ke Jakarta untuk memprotes lahirnya Perpres No 104 yang mengatur tentang Dana Desa membuat prihatin anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati.
Menurut Tina, protes para Kepala Desa yang menolak alokasi Dana Desa sebagian dialihkan untuk bansos dan mengatasi masalah Covid di desanya masing-masing sebenarnya tak perlu terjadi jika pemerintahan desa sudah mandiri secara perekonomian.
“Selama ini kan keuangan desa sangat tergantung dari Dana Desa yang dipasok oleh pemerintah. Jadi, ketika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemotongan atau pengalihan alokasi dana desa, maka para kades akan merasa terusik,” katanya.
Menurut Tina, hal ini terjadi karena sebagian besar desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, belum mandiri secara ekonomi.
“Kalau desa sudah mandiri secara ekonomi, tentu tak akan tergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah. Seperti anak yang sudah mandiri, dia tak perlu lagi pemberian uang dari orangtuanya,” katanya.
Memang diakui Tina, saat ini masih banyak desa yang kondisinya belum siap untuk mandiri. Namun menurutnya, hal itu bukan tak mungkin untuk membentuk atau menciptakan desa mandiri.
Baca Juga: Tonton Mata Najwa 'Guyub Akhir Tahun'. Berikut Jadwal Acara Trans7 Rabu, 29 Desember 2021
Salah satu caranya menurut legislator dari Partai Gerindra ini, yaitu dengan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
