KABAR PRIANGAN - Bantuan sosial (bansos) sembako di Kabupaten Ciamis sudah mulai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun untuk tahun ini terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun sebelumnya KPM menerima paket sembako dari agen dengan melakukan penggesekan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terlebih dahulu. Namun untuk tahun ini, KPM menerima uang tunai, tetapi tidak melalui agen dan tak menggunakan KKS.
KPM hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang menjadi penyalur adalah PT Pos Indonesia. Penyaluran bantuan sembako tersebut merupakan program percepatan untuk Bulan Januari, Februari dan Maret.
Baca Juga: Operasi Pasar Murah Minyak Goreng Digelar di Tasikmalaya, Lokasinya di Tiga Pasar Modern
Setiap bulan KPM mendapatkan Rp 200 ribu, sehingga KPM mendapatkan total uang tunai sebesar Rp 600 ribu.
Pada mekanisme yang beredar, KPM bebas membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pangan sembako berupa karbohidrat, protein hewani nabati, vitamin dan mineral. Sehingga tidak terjadi pemaketan komoditi yang telah ditentukan oleh agen.
KPM memang menerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu dari PT Pos Indonesia yang bertempat di kantor desa, namun setelah menerima diarahkan untuk langsung tempat yang berada di kantor desa tersebut.
Baca Juga: Ramai-ramai Menangkap 'Simeut' di Sawah, Nampaling Tradisi Petani di Pangandaran Masih Dilestarikan
Seluruh uang yang diterima langsung diserahkan seluruhnya kepada agen, KPM hanya menerima nota barang dan barang yang sudah ditentukan oleh agen dengan harga total Rp 600 ribu.
Seperti yang disampaikan salah seorang KPM, Cucun, warga Dusun Tugu, Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih. Menurut Cucun, dirinya memang menerima uang dari PT Pos Indonesia namun hanya sekilas.
“Iya, Pak, saya menerima uang tunai Rp 600 ribu, tapi hanya sekejap karena langsung harus diserahkan kepada agen,” kata Cucun, Jumat 25 Februari 2022.
Baca Juga: Pelaku Utama Pembunuh Ibu dan Anak di Subang Diduga Bersembunyi Disini
Sebenarnya Cucun berharap agar setelah menerima uang bantuan itu dirinya dapat berbelanja sendiri sesuai dengan kebutuhannya, namun ia tak kuasa menolak keharusan karena takut nantinya tidak akan mendapatkan bantuan.
“Tadinya saya mau membelanjakan ke pasar, Pak, tapi ada ancaman dari agen akan dicoret sebagai penerima bantuan. Jadi saya nurut menyerahkan seluruh uang kepada agen dan saya mendapatkan sembako,” ucap Cucun.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa H Fiks Hidayat juga turut serta mengomentari adanya pihak yang mengarahkan KPM untuk langsung membelanjakan pada agen tertentu.
Baca Juga: Pemekaran DOB Garut Utara Masih Dalam Proses, Bupati Garut: Saya Mendukung
Menurut Fiks hak itu sudah ada ketentuannya, sehingga laksanakan saja sesuai ketentuan KPM bebas untuk membeli sembako. “Harusnya kita lebih membantu, jangan memanfaatkan para KPM untuk kepentingan pribadi,” kata Fiks.
Bahkan Fiks juga menyampaikan, untuk izin tempat penyaluran di kantor desanya secara langsung ia tidak mengizinkan. Pasalnya sejak awal tidak ada koordinasi terlebih dahulu kepada dirinya, justru koordinasi dengan pihak Kasi Pelayanan.
Adanya pengarahan serta pemaketan komoditi juga mendapatkan tanggapan dari Pemerhati Bantuan Sosial Kabupaten Ciamis, Andy Ali Fikri. “Sesuai Pedoman Umum itu jelas klausulnya tidak ada pemaketan sembako,” kata Andy.
Baca Juga: Ikatan Cinta 25 Februari 2022: Nino Nekat Temui Reyna ke Rumah Aldebaran
Andy juga menambahkan, bisa jadi adanya pemaketan dan KPM diarahkan untuk belanja langsung kepada agen agar lebih simpel.
Namun tetap saja Andy juga menyayangkan adanya pemaketan sembako yang tidak sesuai dengan pedoman umum. “Saya tetap menyayangkan dengan adanya pemaketan sembako oleh agen E-Warong,” katanya.*