KABAR PRIANGAN - Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pengurus Kecamatan (PK) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya mendesak agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI yang akan digelar akhir Maret ini ditunda.
Soalnya, OKP dan PK yang terdiri dari AMS, Pitaloka Siliwangi, IMA Ams, SEMMi, Gema Keadilan, Kohati, PK Jamanis, PK Jatiwaras serta Pemudi PUI itu banyak mencermati proses tahapan Musda DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya yang ditengarai menyalahi administrasi alias maladministrasi.
Desakan penundaan itu didasari sejumlah poin krusial seperti tak ada pengumuman terkait keabsahan peserta Musda DPD KNPI yang baru digelar 17 sampai 28 Februari. Sampai saat ini, pengumuman mengenai siapa saja OKP atau PK yang berhak jadi peserta belum disampaikan.
Baca Juga: Jabatan Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya Banyak Peminat, Sudah Tujuh Orang Mendaftar
"Padahal keabsahan peserta sangat penting agar tak muncul polemik di kemudian hari," kata Sekretaris PK KNPI Jamanis Ali Lukmanudin saat menggelar konferensi pers di Rumah Kopi, Jalan Galunggung, Kota Tasikmalaya, Senin 14 Maret 2022.
"Beberapa OKP maupun DPK juga mensinyalir ada rekomendasi untuk kandidat tertentu yang hanya ditandatangani ketua atau sekretarisnya saja," ujar Ali menambahkan.
Tak hanya itu, lanjut Ali, pelaksanaan musda juga direncanakan digelar akhir Maret atau hanya sekitar sebulan setelah digelar rapat pimpinan tanggal 29 Desember 2021.
Baca Juga: Irigasi di Cileles Jatinangor Sumedang Jebol, Diduga Imbas dari Drainase Tol Cisumdawu
"Sesuai amanat rapimda, musda digelar enam bulan setelah verifikasi peserta dilakukan. Bila mengacu pada hasil rapimda, maka musda baru digelar bulan Juni mendatang," ujar Ali.
Ali menuturkan, bila dipaksakan, otomatis Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya ke depan cacat administrasi dan menjadi preseden buruk bagi organisasi kepemudaan ini.
Menyaksikan rencana musda yang dinilai penuh maladministrasi, Endri Herlambang sebagai salah satu bakal calon yang sedianya melakukan pendaftaran, Senin 14 Maret 2022, mengurungkan niatnya.
"Ketidaklengkapan administrasi jangan dihalalkan dong. Bagaimana mau belajar tertib administrasi jika proses seperti verifikasi peserta saja kurang mendapat perhatian. Ini rentan gugatan, jadi saya harap Majelis Pemuda Indonesia turun tangan untuk evaluasi," kata dia.
Sementara alasan dirinya tidak jadi mencalonkan diri semata-mata karena tidak ingin menjadi Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya yang dipilih oleh peserta yang tidak jelas legalitas dan keabsahannya.
Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Kabupaten Tasikmalaya Basuki Rahmat berharap kuatnya dinamika politik pada pemuda harus penuh idealiasme, menggunakan cara-cara jujur, dan terbuka.
"Hindari rekayasa uang dan praktik buruk dan lainnya. Jadi AMS pun mendesak ditunda agar administrasi ditertibkan dulu. Saya kita bukan aib kalau musda ditunda karena administrasi belum dilengkapi," kata Basuki.*